Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Tak Mungkin Hashim Minta Uang Rp 2,5 Miliar kepada Bakal Calon Bupati

Kompas.com - 03/08/2015, 17:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Daco Ahmad membantah partainya meminta "mahar" sebesar Rp 2,5 miliar kepada Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea agar diusung sebagai calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir.

Dia curiga yang meminta "mahar" kepada pasangan tersebut hanya oknum yang tak bertanggung jawab dan mengatasnamakan DPP Gerindra.

"Kalau ada yang meminta 'mahar' seperti itu, perlu dibuktikan apakah dia utusan parpol atau bukan," kata Dasco saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/8/2015).

Seharusnya, kata dia, Asmadi mencoba melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada DPP Gerindra mengenai permintaan "mahar" itu. Dasco memastikan, tak pernah ada permintaan "mahar" dari DPP.

"Nah, ini Pak Asmadi tidak pernah konfirmasi ke DPP, termasuk ke saya juga tidak pernah ada komunikasi," ucap dia.

Ketika disinggung pernyataan Jisman yang mengaku dimintai uang oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Dasco langsung membantahnya.

"Tidak mungkin Pak Hashim minta uang. Kalau enggak ada buktinya, itu bisa pencemaran nama baik," ucapnya.

Dasco mengatakan, selama ini, Hashim justru banyak membantu calon kepala daerah yang dianggap potensial. Hashim banyak memberikan bantuan berupa kaus, baliho, dan sebagainya.

"Jadi, enggak ada itu, apalagi kalau Pak Hashim yang minta," ucapnya.

Jisman sebelumnya mengaku adanya permintaan "mahar" dari Gerindra. Selain dari Gerindra, Jisman bersama Asmadi juga dimintai "mahar" oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. (Baca: Pasangan Bakal Calon Ini Mengaku Dimintai PKPI Rp 1,6 Miliar dan Gerindra Rp 2,5 Miliar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com