Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/08/2015, 10:06 WIB
advertorial

Penulis

Akhir 2015 mendatang, Pilkada serentak untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam perjalanan politik Indonesia. Pemilihan kepala daerah ini bukan hanya menjadi ajang menemukan pemimpin baru di daerah, tetapi sekaligus menjadi titik pencerahan untuk bangsa.

Terkait Pilkada serentak 2015, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan  rakyat patut mendahulukan kepentingan dalam cakupan yang luas, yakni bangsa dan negara, dibanding kepentingan pribadi. Momentum Pilkada belakangan memunculkan persaingan dalam bentuk pemboikotan. Pemimpin yang dicintai rakyat dan dinilai berprestasi dianggap sulit ditandingi sehingga ada partai politik yang tak mengajukan calon kepala daerah. Tujuannya, agar Pilkada ditunda penyelenggaraannya.

"Saya tidak setuju teman-teman berpikir pendek, misalnya memboikot satu pihak. Cara pandang itu kurang mendidik," ujar ia dalam pidatonya di Seminar Kebangsaan "Peneguhan Gerakan Kebangsaan Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur" di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu (1/8/2015).

Pencerahan memang menjadi visi utama yang ingin dibawa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya (IMM UMSurabaya) lewat seminar ini. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Surabaya Mahsun Jayadi mengatakan persoalan kebangsaan tetap aktual sampai sekarang.

"Isu kebangsaan sangat dirasakan oleh umat bangsa ini. Bukan hanya persoalan ekonomi, pengangguran, lapangan kerja sulit, tapi juga persoalan keteladanan. Krisis keteladanan dan kepemimpinan," katanya Sabtu lalu.

Pencerahan itu, menurut pemuda Muhammadiyah, sejalan dengan pesan mendasar yang digagas Muhammadiyah yakni Islam berkemajuan dan Indonesia berkemajuan. Untuk mewujudkan itu, pemuda Muhammadiyah bergerak dalam koridor "memajukan kesejahteraan umum" dan "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Menurut Zulkifli, mencerdaskan kehidupan bangsa tidak cukup hanya dengan pendidikan, melainkan juga dengan ditanamkannya sikap kebangsaan dalam bertoleransi atas kemajemukan Indonesia.

"Bayangkan kalau tidak ada pencerahan, saudara-saudara di Timur Tengah itu baku hantam. Itukah pencerahannya? Jangan kita ramai soal NU- Muhammadiyah, sejatinya kita ini bersaudara, satu nenek moyang," kata ia.

Pencerahan berarti, menurut Zulkifli, memandang jauh ke depan untuk kepentingan bersama, demi mewujudkan Indonesia berkemajuan. Di momen Pilkada serentak inilah bangsa Indonesia diajak belajar menghilangkan ego masing-masing dan mendahulukan kepentingan masyarakat luas, dengan cara berkompetisi sehat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com