Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Yenti Singgung Laporan Harta Kekayaan di Samping Budi Waseso...

Kompas.com - 31/07/2015, 16:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK Yenti Ginarsih 'tidak enak hati' saat membahas soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon pimpinan KPK dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2015). Pasalnya, saat itu hadir pula Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso.

Jumpa pers di ruang rapat Bareskrim itu digelar oleh Yenti, anggota Pansel KPK lainnya Destry Damayanti, Budi Waseso dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan.

Awalnya, Yenti menjelaskan bahwa pihaknya akan meminta calon pimpinan KPK yang lolos seleksi untuk mengisi LHKPN. Namun, Yenti ingat Budi Waseso yang belum juga menyerahkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjabat sebagai pemimpin Bareskrim Polri.

"Jika yang bersangkutan terseleksi atau diangkat . . . hee.. hee.. he.. jangan tersinggung, ya Pak. Jadi enggak enak dengan Kabareskrim soal LHKPN . . .," ujar Yenti kepada Budi yang duduk di sebelahnya.

Yenti sempat meneruskan kalimatnya. Namun, ia kembali ingin memastikan Budi tidak marah atas pernyataannya.

"Jadi, LHKPN itu tidak ada masalah jika . . . He..he..he.. enggak apa-apa kan, Pak?" tanya Yenti.

Mendengar pertanyaan Yenti, Budi Waseso tersenyum sembari menganggukan kepalanya.

"Enggak apa-apa," ujar Budi.

"Takutnya saya enggak bisa keluar dari sini," seloroh Yenti disambut tawa orang-orang yang ada di ruangan.

"Enggak apa-apa, jujur itu," timpal Budi.

Setelah itu, Yenti melanjutkan penjelasannya soal penyerahan LHKPN bagi para calon pimpinan KPK.

"Ketika diangkat atau dinyatakan terseleksi, dia harus bersedia mengisi LHKPN. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa mau mengisi atau tidak itu tidak ada sanksinya. Lalu gimana? Yang pasti soal integritas akan tetap jadi pertimbangan pansel," ujar pakar ilmu pencucian uang itu.

Sejak menjabat Kabareskrim pada 19 Januari 2015, Budi belum memenuhi kewajibannya mengisi LHKPN. Ia mengaku sulit mengisi laporan tersebut.

Menurut dia, pengisian LHKPN perlu dilakukan secara hati-hati agar rincian laporan kekayaan dapat terhitung dengan baik. (baca: Budi Waseso Mengaku Sulit Mengisi Laporan Harta Kekayaan)

"Tidak mudah, begitu sulitnya mengisi itu. Semua itu harus jujur, kalau tidak, itu namanya pembohongan publik," ujar Budi saat ditemui seusai mengikuti upacara HUT ke-69 Bhayangkara di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, Rabu (1/7/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com