Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejati DKI: Penggunaan Saksi Mahkota Masih Jadi Perdebatan

Kompas.com - 31/07/2015, 08:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan mantan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan tersebut merupakan upaya pengembangan penyidik Kejati DKI atas keterangan dari tersangka maupun terdakwa dalam kasus ini, atau yang kerap disebut saksi mahkota.

Menurut ahli hukum pidana, Chaerul Huda, seorang penyidik tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan dari saksi mahkota. Apalagi, menurut dia, jika penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan baru yang diterbitkan penyidik.

"Harus diambil lagi keterangannya berdasarkan sprindik barunya. Saksi mahkota yang sebenarnya sama-sama jadi pelaku, tak bisa hanya berdasarkan keterangan saksi mahkota saja," kata Chaerul, saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan Dahlan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2015).

Selain Chaerul, Dahlan menghadirkan dua saksi ahli lain yang juga merupakan ahli hukum pidana, yaitu Mudzakir dan Made Darma Weda. Keduanya pun memberikan keterangan sama. Menurut mereka, penyidik tak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi mahkota.

"Tidak semua saksi dapat dijadikan alat bukti dan tidak etis apabila keteranahn saksi yang statusnya sudah menjadi tersangka diambil seluruhnya," kata Made.

Sementara itu, anggota tim hukum Kejati DKI, Mochammad Sunarto mengatakan, penggunaan keterangan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hingga kini masih menjadi perdebatan.

"Itu debatable. Saksi mahkota itu dapat kita jadikan alat bukti. Banyak kasus korupsi dan pidana umum yang menggunakan saksi mahkota sebagai saksi karena KUHAP tidak mengenal saksi mahkota," ujarnya.

Ada pun Pasal 1 ayat (26) KUHAP menyatakan 'Saksi adalah orang yang dapat memberikam keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri'.

Penyidik, kata Sunarto, berkeyakinan tidak perlu melakukan penyidikan baru terhadap kasus Dahlan. Pasalnya, penyidik telah menemukan adanya peristiwa pidana yang diduga dilakukan mantan Menteri BUMN itu sebagai dasar untuk menetapkannya sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com