Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chappy Hakim dan Upaya Membangun Kedaulatan Udara lewat Buku

Kompas.com - 29/07/2015, 16:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn) Chappy Hakim meluncurkan buku berjudul "Tanah Air dan Udaraku Indonesia". Dalam bukunya, Chappy menjelaskan pentingnya membangun kedaulatan wilayah udara Indonesia, sebagai salah satu persiapan menghadapi ancaman global.

"Banyak defisni tentang kedaulatan. Namun, pengertian sederhananya adalah hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, atau dalam hal ini wilayah udara Indonesia," ujar Chappy, saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku di Gramedia, Matraman, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Chappy menjelaskan bahwa penguasaan wilayah udara merupakan salah satu metode pertahanan yang pengaruhnya sangat besar dalam memastikan keamanan negara. Beberapa pengalaman negara-negara dalam masa perang dunia memberikan contoh betapa kedaulatan wilayah udara menjadi penting untuk dikuasai.

TRIBUN NEWS / IRWAN RISMAWAN Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim (ketiga kanan) berfoto bersama Presiden Ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri (tengah), Ketua MPR Zulkifli Hasan (ketiga kiri), Ketua DPR Setya Novanto (kedua kiri), Mekopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno (kedua kanan), Menkumham Yasonna Laoly (kanan), dan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono saat peluncuran buku 'Tanah Air dan Udaraku Indonesia' karya Chappy Hakim, di Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Bahkan, menurut Chappy, saat ini ancaman terhadap keamanan negara semakin sulit untuk dideteksi. Misalnya, serangan teroris terhadap menara kembar di Amerika Serikat, yang dilakukan dengan menggunakan pesawat komersil.

"Saat ini masih banyak penerbangan tanpa izin melintas di wilayah udara Indonesia. Peristiwa Bawean pada 2003, pesawat Amerika bisa masuk tanpa izin di wilayah NKRI. Belum lagi di wilayah Selat Malaka yang sangat rawan bagi keamanan negara," kata Chappy.

Menurut Chappy, wilayah Indonesia yang sangat strategis berpotensi terjadi serangan secara tiba-tiba. Namun, saat ini ancaman tersebut belum diikuti pengelolaan wilayah udara yang dilakukan secara maksimal.

TRIBUN NEWS / IRWAN RISMAWAN Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim (kiri) secara simbolis memberikan buku kepada Presiden Ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri disaksikan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono (belakang) saat peluncuran buku 'Tanah Air dan Udaraku Indonesia' karya Chappy Hakim, di Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Melalui bukunya tersebut, Chappy berupaya membagikan pandangannya seputar isu-isu pertahanan dan kedaulatan wilayah udara Indonesia. Ia berharap, buku tersebut dapat membangkitkan kembali kesadaran pemerintah, pakar hukum udara, pemerhati serta pelaku transportasi udara, khususnya dalam menyusun strategi pertahanan nasional yang komprehensif dan efektif secara bersama-sama.

"Kekuatan maritim tidak akan pernah dapat tercapai tanpa diiringi dengan penyelenggaraan air superiority dan air supremacy," kata Chappy.

Dalam peluncuran tersebut, hadir beberapa pimpinan lembaga tinggi negara, seperti Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhie Purdijatno, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Selain itu hadir pula Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan mantan Kepala BIN Hendropriyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com