Wapres: Kesejahteraan Pekerja Pelabuhan Perlu Ditingkatkan!

"Ya solusinya tentu kesejahteraan itu, bukan hanya gaji, tapi fasilitasnya, perumahannya, sistem transportasinya, di samping tentunya pendapatan masyarakat harus lebih baik," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Ia menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) pagi tadi. Salah satu hal yang diprotes para pengunjuk rasa adalah pemecatan sepihak karyawan oleh perusahaan. Akibat unjuk rasa tersebut, aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lumpuh.

"Ya pasti begini memang, sama juga dengan apa yang kita ingin ubah ingin perbaiki di Tanjung Priok itu kompleks Tanjung Priok, Kalibaru, itu memang perlu ada peningkatan kesejahteraan juga perbaikan sarana untuk masy karena pembangunan pelabuhannya baru," ujar Kalla.

Selain memprotes pemecatan karyawan, para pengunjuk rasa menuntut agar Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino diganti. Menurut serikat pekerja, Lino telah memperpanjang konsesi JICT yang tidak taat Undang-undang dan merugikan negara serta mengintimidasi pekerja. Kementerian BUMN sebelumnya memberi syarat perpanjangan itu harus mengacu ke Undang-Undang Pelayaran yang memisahkan peran operator dan regulator pelabuhan.

Artinya, Pelindo II sebagai operator harus mendapat konsesi terlebih dulu untuk mengelola pelabuhan dari regulator, yaitu otoritas pelabuhan. Pelindo II dalam hal ini dinilai tidak punya hak untuk melakukan perpanjangan konsesi karena merupakan domain otoritas pelabuhan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan.