Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta "Mahar" Politik, Sebastian Salang Batal Jadi Calon Bupati

Kompas.com - 28/07/2015, 16:18 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mimpi Sebastian Salang untuk menjadi bupati Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhirnya kandas. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia itu mundur dari pencalonan lantaran diwajibkan membayar uang "mahar" untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

"Sejak awal, ada rasa pesimistis dari teman-teman, apakah orang yang getol soal pemberantasan korupsi, membangun politik yang beradab, serta menolak 'mahar' politik akan mendapat tempat di tengah politik yang selalu bersifat transaksional," ujar Sebastian dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Sebastian mengaku memilih ingin menjadi bupati karena memiliki intensitas yang cukup dekat dengan masyarakat di seluruh wilayah dibandingkan gubernur. Ia mengaku ingin mengangkat Kabupaten Manggarai dari stigma daerah tertinggal dan menjadikannya sebagai model serta inspirasi bagi daerah lain. (Baca: Kubu Aburizal: Banyak Calon Kepala Daerah Golkar Tersandera "Mahar" Politik)

Sebastian mengatakan, semestinya pilkada adalah pintu masuk bagi partai politik untuk menghasilkan pemimpin yang mampu membangun daerah ke taraf nasional. Ia menyesali jika proses demokrasi tersebut dirusak dengan adanya politik transaksional.

Menurut Sebastian, proses perekrutan sejak dilakukan uji kelayakan di internal partai sebenarnya berjalan dengan baik. Partai Golkar yang ingin mengusung dirinya sebagai calon bupati tidak meminta uang sedikit pun sebagai uang "mahar".

Namun, kebuntuan terjadi saat Sebastian membutuhkan satu kursi tambahan untuk dapat melakukan pendaftaran ke KPU daerah. Partai Golkar hanya memiliki empat kursi di parlemen, ditambah dua kursi dukungan dari PKB.

Padahal, untuk pencalonan kepala daerah, ia membutuhkan minimal tujuh kursi dukungan parlemen. (Baca: Di Demokrat, Daftar Jadi Calon Kepala Daerah Bayar Rp 10 Juta)

"Saya lakukan komunikasi dan lobi-lobi dengan partai lain. Tiba-tiba, ada partai yang minta imbalan dengan sangat fantastis. Ini baru uang 'perahu', belum untuk memenangkan pemilihan. Berikutnya pasti banyak yang tergoda untuk membayar pemilih," kata Sebastian.

Sebastian tidak menyebut siapa dan berapa angka yang ditawarkan oleh partai lain tersebut. Namun, pada akhirnya, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pencalonan sebagai kepala daerah.

Melalui pengalamannya tersebut, Sebastian mendorong agar calon-calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak bersih serta berkomitmen untuk membangun daerah untuk tidak berkompromi terhadap politik transaksional. (Baca: Zulkifli: Tidak Boleh Ada "Mahar" Politik dalam PAN Saat Pilkada)

Hal serupa juga dialami seorang calon bupati Simalungun, Sumatera Utara, Kabel Saragih. Ia memilih mundur dari pencalonan bupati karena diminta untuk membayar uang "mahar" sebesar Rp 500 juta untuk satu kursi dukungan. Padahal, saat dicalonkan, ia hanya membutuhkan satu kursi tambahan.

"Malam itu ditawarkan, malam itu juga saya tolak. Saya ini dikenal sebagai pensiunan Kementerian Sosial tanpa cela," kata Kabel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com