Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Kecelakaan Mudik Turun, Pelanggaran Lalu Lintas Naik

Kompas.com - 21/07/2015, 18:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Turunnya angka kecelakaan mudik selama Lebaran 2015 dibandingkan tahun lalu tidak dibarengi dengan angka pelanggaran lalu lintas. Tahun ini, jumlah pelanggaran lalu lintas selama Lebaran lebih banyak dibandingkan tahun lalu.

Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Condro Kirono mengatakan, terhitung mulai seminggu sebelum Lebaran hingga hari kedua Idul Fitri 1436 Hijriah, telah terjadi 93.611 pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Angka ini naik cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 69.786 pelanggaran.

"Artinya naik sebesar 23.825 pelanggaran atau 34 persen daripada tahun lalu," ujar Condro melalui pesan singkat, Selasa (21/7/2015).

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pengguna sepeda motor paling banyak melanggar peraturan lalu lintas, yakni 25.888 pelanggaran. Sisanya merupakan pelanggaran kendaraan roda empat pribadi.

"Pelanggaran paling banyak dari jenis sepeda motor itu melawan arus lalu lintas. Sementara untuk jenis pelanggaran mobil adalah parkir atau berhenti di tempat tak semestinya," ujar Condro.

Condro menyebutkan, tidak semua pelanggaran lalu lintas berakhir dengan sanksi tilang. Sanksi tilang hanya dikenakan pada 1.669 pelanggar. Sisanya hanya berupa teguran.

Korlantas Polri mencatat, jumlah korban meninggal dunia pada periode H-7 hingga hari kedua Lebaran 2015 sebanyak 503 orang. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu, yakni 440 korban. "Jumlah korban meninggal dunia turun 63 orang atau 13 persen," ujar Condro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com