Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Tegaskan Tidak Akan Copot Budi Waseso sebagai Kabareskrim

Kompas.com - 17/07/2015, 13:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menegaskan bahwa dirinya tak akan menuruti desakan sejumlah pihak untuk mencopot Komjen Budi Waseso sebagai Kepala Bareskrim Polri. Badrodin tak memiliki alasan mencopotnya.

"Tidaklah (tidak mencopot), yang dilakukan Buwas itu memang pekerjaannya polisi," ujar Badrodin di kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (17/7/2015).

Badrodin mengatakan, Budi Waseso justru telah bekerja dengan baik. Dia menaati prosedur hukum yang berlaku, mulai dari menerima laporan, mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi, memanggil ahli hingga berujung pada penetapan tersangka. (Baca: Kapolri: Makanya, Antarlembaga Tidak Usah Saling Mengoreksi)

"Misalnya yang dilaporkan itu pejabat tinggi negara, apa enggak boleh polisi menyelidiki? Polisi itu mau gelandangan kek, pejabat kek, ya harus tetap ditindaklanjuti," ujar Badrodin.

Berbagai pihak mengkritik langkah Bareskrim menjerat dua komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri. Bahkan, banyak pihak mendesak agar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim, salah satunya dari kalangan Muhammadiyah.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif meminta ketegasan Presiden Joko Widodo atas dugaan kriminalisasi terhadap penegak hukum. Pasalnya, belum surut pemberitaan komisioner KPK yang ditetapkan sebagai tersangka, kini dua komisioner KY mengalami hal serupa. (Baca: Syafii Maarif: Kenapa Sulit Sekali Jokowi Suruh Kapolri Ganti Bawahannya?)

"Kok mudah sekali menjadikan tersangka. Saya berharap bangsa ini jangan dipimpin oleh orang yang tidak keru-keruan ini," ujar Syafii di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Menurut dia, Polri harus melakukan reformasi dengan mengganti orang-orang yang terlihat ingin melemahkan instansi penegak hukum lainnya. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memerintahkan Kapolri untuk segera mengganti oknum-oknum tersebut. (Baca: Pemuda Muhammadiyah Desak Jokowi dan Kapolri Copot Budi Waseso)

"Ada aparat yang jelas-jelas melukai publik, melukai hukum, diganti. Kenapa sulit amat perintahkan Pak Haiti mengganti?" kata Syafii.

Kemudian, muncul petisi untuk Presiden berjudul "Copot Kabareskrim Budi Waseso" di situs change.org. Petisi itu dibuat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Danhil Anzar Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti.

Mereka menilai gerakan antikorupsi tengah dilemahkan sejak Budi Waseso dilantik menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Menurut catatan pihaknya, ada 49 orang yang melawan praktik korupsi lalu dilaporkan ke Kepolisian dalam berbagai tuduhan. (Baca: Muncul, Petisi "Copot Kabareskrim Budi Waseso")

Hingga Jumat pukul 13.15 WIB, petisi itu setidaknya sudah ditandatangani 12.732 orang. Mereka menyampaikan berbagai alasan agar Kabareskrim diganti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com