Pemerintah Dukung Penggunaan Kalender Hijriah untuk Penetapan Ramadhan dan Idul Fitri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pemerintah mendukung usulan Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin untuk menggunakan kalender hijriah dalam menetapkan awal Ramadhan dan Idul Fitri.

"(Kalender hijriah) itu aspirasi umat Islam sudah cukup lama, yang memang menghendaki kita memiliki kalender untuk menyatukan kita semua. Tujuannya agar menjelang Ramadhan dan Syawal tidak diwarnai hiruk-pikuk, kita bersama atau tidak," ujar Lukman seusai konferensi pers di Gedung Kemenag, Jakarta, Kamis (16/7/2015).

Lukman mengatakan, kebutuhan penggunaan kalender hijriah merupakan aspirasi yang selalu dipertimbangkan oleh Kemenag. Menurut dia, usulan tersebut sejalan dengan niat pemerintah untuk membuat penyesuaian penanggalan Ramadhan dan Idul Fitri.

Meski demikian, kata Lukman, hingga saat ini masih ada beberapa pandangan terkait kriteria penentuan tanggal yang belum disepakati, khususnya dengan MUI. Pemerintah sendiri telah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menyamakan cara pandang.

"Kita sudah sama dalam menggunakan hisab dan rukyat, tinggal kriteria itu apa yang perlu disamakan. Kita berharap semakin cepat makin baik karena usulan MUI telah didukung ormas dan pemerintah," kata Lukman.

Sebelumnya, seusai mengikuti sidang isbat awal Syawal di Kemenag, Din Syamsudin mengusulkan agar pemerintah mulai menggunakan kalender hijriah untuk menentukan Ramadhan dan Idul Fitri. Selain menghindari perbedaan, penggunaan kalender juga membuat penetapan tanggal lebih efisien.

"Dalam 1 tahun bisa dilakukan pemerintah, misalnya mengusulkan agar Kemenag berbicara di forum OKI. Ini bukan urusan NKRI tapi Dunia Islam dan Islam watak rahmatan lil alamin," kata Din.