Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Faisal Basri Tak Mau Diajak Rapat oleh Menko, Ini Jawaban Jonan

Kompas.com - 15/07/2015, 04:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengklarifikasi tudingan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, soal ketidakpatuhannya dalam melaksanakan tugas. Jonan membantah pernyataan Faisal yang mengatakan bahwa dirinya selalu menolak ajakan rapat oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, apalagi membantahnya secara ketus.

"Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak pernah ditelepon Menko Perekonomian tentang undangan rapat, lalu menjawab, 'Bapak tidak tahu saya sibuk'," demikian pernyataan Staf Khusus Menhub, Hadi M Djuraid, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/7/2015) malam.

Hadi menjelaskan, jika Jonan tidak menghadiri beberapa undangan rapat Menko Perekonomian, itu semata-mata karena sedang mengadakan perjalanan dinas di luar Jakarta atau pada saat yang sama sudah ada agenda penting yang telah dijadwalkan sebelumnya.

"Undangan dari Menko Perekonomian kerap kali datang relatif mendadak sehingga menyulitkan Menhub untuk menyesuaikan jadwal dan agenda yang sudah ada," tutur Hadi.

Selain itu, Hadi menjelaskan bahwa Jonan tidak pernah membedakan mengenai rapat diadakan oleh Menko yang mengoordinasikan Kementerian Perhubungan atau tidak.

"Dalam hal Menhub tidak bisa menghadiri undangan Menko Perekonomian atau Menko Maritim, Menhub selalu mengirim wakil pejabat eselon I yang relevan. Keputusan rapat yang terkait dengan Kemenhub selalu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada," tutur Hadi.

Karena itu, Kemenhub menyayangkan pernyataan Faisal Basri. "Sangat disesalkan seorang pengamat sekelas Faisal Basri melansir pernyataan sepihak dan tendensius yang tidak diverifikasi akurasi dan kebenarannya. Semoga saja Faisal Basri tidak sedang memainkan peran tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek," ujarnya.

Berikut penuturan lengkap Hadi M Djuraid dalam menanggapi berita di Kompas.com yang berjudul "Faisal Basri: Menteri Diajak Rapat Malah Bilang "Bapak Tidak Tahu Saya Sibuk":

Berita di Kompas.com berjudul Faisal Basri: Menteri Diajak Rapat Malah Bilang "Bapak Tidak Tahu Saya Sibuk" secara jelas mengutip pernyataan pengamat Faisal Basri yang menyebut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sebagai salah satu menteri yang tidak patuh dan tidak pernah menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Menteri Perekonomian Sofyan Djalil.

Terkait dengan berita tersebut, perlu kami sampaikan klarifikasi agar hak publik memperoleh informasi yang akurat terpenuhi.

1. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak pernah ditelepon Menko Perekonomian tentang undangan rapat, lalu menjawab "Bapak tidak tahu saya sibuk".

2. Bahwa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak menghadiri beberapa undangan rapat Menko Perekonomian semata-mata karena sedang mengadakan perjalanan dinas di luar Jakarta, atau pada saat yang sama sudah ada agenda penting yang telah dijadwalkan sebelumnya. Undangan dari Menko Perekonomian kerap kali datang relatif mendadak, sehingga menyulitkan Menhub untuk menyesuaikan jadwal dan agenda yang sudah ada.

Sebagai contoh, sejak operasi angkutan lebaran diresmikan pada 2 Juli 2015, praktis Menhub lebih banyak berada di luar kota. Saat terjadi permasalahan angkutan udara akibat abu vulkanik Gunung Raung, misalnya, selama dua hari Menhub berada di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk memimpin dan mensupervisi penanggulangan masalah yang ada.

3. Menhub tidak pernah membedakan apakah undangan rapat berasal dari Menko yang langsung mengkoordinasikan Kementerian Perhubungan atau tidak. Undangan rapat dari Menko Maritim relatif tidak ada masalah karena umumnya telah dijadwalkan aebelumnya dan tidak ada agenda lain yang lebih mendesak.

4. Dalam hal Menhub tidak bisa menghadiri undangan Menko Perekonomian atau Menko Maritim, Menhub selalu mengirim wakil pejabat Eselon I yang relevan. Keputusan rapat yang terkait dengan Kemenhub selalu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com