"Reshuffle" Kabinet Dinilai Perlu agar Pemerintah Tak Terus "Blunder"

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Oni Suwarman menilai Presiden Joko Widodo perlu melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Hal ini dianggapnya penting dilakukan karena selama pemerintahan berjalan, banyak blunder yang dilakukan oleh pembantu Jokowi.

"Pak Presiden kudu rapikan, perbaiki sistem koordinasi dan komunkasi. Supaya tidak banyak blunder," kata Oni Suwarman saat dihubungi, Minggu, (12/7/2015).

Menurut Oni, salah satu blunder yang menjadi sorotan adalah kasus Peraturan Presiden 39/2015 tentang Kenaikan Tunjangan Uang Muka Pembelian Kendaraan bagi Pejabat Negara. Perpres tersebut dicabut setelah mendapatkan penolakan dari masyarakat. Presiden mengaku tidak membaca draf perpres tersebut sebelum menandatanganinya.

Contoh lain, lanjut Oni, adalah kesalahan penulisan Badan Intelijen Negara. Dalam undangan pelantikan Sutiyoso sebagai Kepala BIN, pihak Sekretariat Negara menulis "Badan Intelijen Nasional". (baca: Berkali-kali Revisi Aturan, Manajemen Pemerintahan Jokowi Dinilai Amburadul)

Blunder lainnya, adalah sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyatakan ada menteri yang menghina Jokowi.

Meski begitu, senator asal Jawa Barat ini menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden apakah akan merombak kabinet atau tidak. Sebab, reshuffle adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. (baca: Kritik Setneg, Pimpinan MPR Sebut Anak Sekolah Pun Pasti Tahu Kepanjangan BIN)

"Yang penting, kalau pun ada reshuffle, tujuannya untuk peningkatan kinerja. Reshuffle bukan untuk memulihkan citra semata," ujar Oni.

Dia mengingatkan, masyarakat saat ini sedang menunggu realisasi beragam janji yang disampaikan Jokowi saat masa kampanye. Terlebih lagi, di masa-masa perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini.

"Program Nawacita harus segera diwujudkan," ucap dia. (baca: Di Balik Revisi dan Pencabutan Perpres Jokowi)