Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pos Pengaduan Calon Pimpinan KPK Dibuka di 17 Provinsi

Kompas.com - 09/07/2015, 15:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Koalisi masyarakat sipil membuka pos pengaduan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di belasan daerah. Melalui pos pengaduan ini, masyarakat diharap berperan dalam memberikan informasi tiap calon pimpinan KPK.

"Membuka ruang berpartisipasi bagi masyarakat. Karena ini penting dikawal, ini terkait masa depan KPK," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, di Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2015).

Adapun daerah yang menjadi pos pengaduan itu adalah DKI Jakarta, di Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6 Jakarta Selatan, 12740. Telepon 021-7901885/7994015 email: icw@antikorupsi.org. Kemudian di Daerah Istemewa Yogyakarta dengan alamat Pukat UGM dan dapat melalui kontak 085729105518.

Selanjutnya adalah Sulawesi Selatan melalui Swadaya Mitra Bangsa (0411-845158), dan Sumatera Utara melalui Sahdar (085260205104). Lainnya, pos pengaduan dibuka di Banten, Kalimantan, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Riau, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Seleksi calon pimpinan KPK yang dilakukan oleh Pansel KPK telah memasuki tahap kedua. Pada tahap pertama, 194 pendaftar dari berbagai latar belakang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Selanjutnya, pada seleksi tahap kedua, para pendaftar diminta membuat makalah. Dalam seleksi ini, 190 pendaftar mengerjakan tes objektif berupa tes pilihan ganda dengan soal-soal seputar perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, undang-undang KPK, serta pengorganisasian lembaga KPK dan dilanjutkan dengan pembuatan makalah.

Pembuatan makalah tentang diri pendaftar dan kompetensi dilakukan pada 8 Juli dan hasilnya akan diumumkan pada 15 Juli. Pansel akan melakukan asessment pada para pendaftar 27-28 Juli.

Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK akan disampaikan pada 12 Agustus. Tes kesehatan dilakukan pada 18 Agustus. Wawancara 24-27 Agustus. Dan laporan akan disampaikan pansel pada Presiden Joko Widodo 31 Agustus 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com