Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Memangnya Komisi X Tahu soal Energi?"

Kompas.com - 09/07/2015, 08:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII Kurtubi mempertanyakan alasan pimpinan DPR mengalihkan mitra kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dari Komisi VII ke Komisi X. Menurut dia, keputusan tersebut kurang tepat.

"Menristek ini kan juga terkait masalah energi, masalah lingkungan, energi terbarukan. Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga didorong untuk melakukan penelitian yang bermanfaat bagi sektor itu," kata Kurtubi, saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).

Kurtubi mengatakan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pemindahan mitra kerja tersebut, baik dari pimpinan Komisi VII maupun pimpinan Fraksi Nasdem. Sementara dari salinan surat yang diterima para peliput di parlemen, surat itu telah ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto dan dilayangkan kepada masing-masing pimpinan fraksi pada 1 Juli 2015.

Kurtubi menyayangkan jika hal itu telah menjadi keputusan. Ia mengatakan, Komisi VII saat ini membutuhkan back up dari perguruan tinggi untuk melakukan kajian energi jangka panjang yang konvensional. Penelitian tersebut diperlukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan efisiensi energi.

"Konkretnya, kita berusaha mengurangi penggunaan energi fosil dan efesiensi energi. Nah, ini butuh penelitian teknis dan ekonomi," ujarnya.

Selain itu, ia khawatir, jika mitra kerja Kementerian Ristek dipindahkan ke Komisi X justru akan membebani komisi itu. Menurut dia, persoalan teknis energi merupakan persoalan rumit.

"Apa mereka mengerti soal energi? Pertanyaan besarnya, maaf ya, pimpinan komisinya mengerti. Bahkan mungkin anggota mengerti tidak? Struktur cost, teknisnya?" kata Kurtubi.

Selain Kementerian Ristek, Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga berpindah mitra kerja dari Komisi II ke Komisi V. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bermitra dengan Komisi IV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com