Jokowi Pimpin Rapat Bahas Anggaran Pengamanan Pilkada Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait anggaran pengamanan pemilihan kepala daerah serentak. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta para pembantunya yang berkaitan dengan pilkada serentak untuk berkoordinasi mencari solusi anggaran pengamanan.

"Saya minta kepada Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, dan Menkeu secepatnya untuk berkoordinasi tentang masalah penganggaran keamanan ini," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Jokowi menjelaskan, pendanaan pilkada serentak dibebankan pada pemerintah daerah dan dapat didukung APBN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Presiden menegaskan bahwa anggaran pusat hanya akan dialirkan untuk daerah yang benar-benar tidak mampu menanggung biaya penyelenggaraan pilkada.

"Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD. Oleh sebab itu, kekurangan biaya pengamanan inilah yang saya kira bisa dibantu dari APBN," ujarnya.

Jokowi juga meminta Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti untuk menyiagakan personel secara optimal dalam rangka mendeteksi potensi terjadinya gangguan keamanan. Presiden berharap pelaksanaan pilkada berlangsung kondusif sekaligus menjadi tanda suksesnya proses demokrasi yang berjalan di Indonesia. "Keberhasilan pilkada ini akan menjadi tolak ukur kualitas demokrasi kita," ujarnya.

Pilkada serentak akan digelar 9 Desember 2015 di 269 daerah. Jumlah tersebut berasal dari sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 36 pemilihan walikota dan wakil wali kota.

Terkait dana pengamanan pilkada serentak, Badrodin mengatakan bahwa anggaran pengamanan yang diajukan Polri belum sepenuhnya disetujui pemerintah daerah. Dari total anggaran sebesar Rp 1.127.354.266.452 yang diajukan, baru 49,95 persen yang telah dipenuhi. Kekurangan anggaran pengamanan pilkada serentak masih sebesar mencapai Rp 564.219.578.152. (Baca Polri Masih Kurang Rp 564 Miliar untuk Amankan Pilkada)