Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WFP: 15 Persen dari 398 Kabupaten Masih Rawan Pangan

Kompas.com - 08/07/2015, 12:52 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sebanyak 15 persen dari 398 kabupaten di Indonesia dinilai rentan akan kerawanan pangan. Jumlah ini berkurang dibandingkan sepuluh tahun lalu yang mencapai 22 persen.

Angka kerawanan pangan di Indonesia itu berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan 2015 yang diluncurkan World Food Programme di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (8/7/2015).

"Saya merasa terhormat mendapatkan kesempatan bertemu Wakil Presiden Indonesia (Jusuf Kalla) untuk meluncurkan Food Security and Vulnerability Atlas (Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan). Ini berisi capaian pemerintah dalam ketahanan pangan dan juga mengenai tantangan ke depannya," kata Direktur Eksekutif The World Food Programme Ertharin Cousin.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan tersebut, sebagian besar kecamatan yang dikategorikan rawan pangan berada di Papua. Adapun Papua dianggap daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. (baca: Jokowi Minta Dibuka 10.000 Hektare Sawah di Merauke)

WFP juga menilai masih adanya masalah malnutrisi yang menghambat potensi masyarakat Indonesia. Anak-anak Indonesia di bawah lima tahun cenderung lebih kerdil dibandingkan anak usia lima tahun yang normal. Di lain pihak, jumlah orang dewasa yang kelebihan berat badan atau obesitas cenderung meningkat.

"Kondisi ini tidak berkembang sejak 2010," ucap Cousin.

Kendati demikian, menurut WFP, sejak Peta ini pertama kali diluncurkan pada 2005, tingkat kemiskinan di Indonesia berkurang. Kemajuan ini dengan meningkatnya akses masyarakat memperoleh makanan, fasilitas kesehatan, listrik, dan jalan yang mulai dibangun.

Ke depannya, WFP mengingatkan akan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan, di antaranya kesenjangan, infrastruktur, bencana alam, dan perubahan iklim.

Dalam kesempatan itu, Cousin juga menegaskan komitmen WFP dalam mendukung pemerintah RI mencapai ketahanan pangan dan mengatasi masalah nutrisi. WFP sudah membantu pemerintah RI sejak 2002.

"Ada beberapa program di Indonesia meliputi program di Timur Indonesia seperti NTT, ada memberi makan anak-anak sekolah, juga melibatkan program pemerintah mengatasi pangan, dan juga pengawasannya," tutur Cousin.

Ketahanan pangan dimaknai pemerintah RI sebagai kondisi saat semua orang, rumah tangga, mendapatkan makanan yang sesuai dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Kondisi ketahanan pangan juga digambarkan dengan makanan yang cukup, beragam, bernutrisi, terdistribusi dengan baik, terjangkau, dan tidak menimbulkan konflik antardaerah. Dengan demikian, masyarakat bisa hidup sehat, aktif, serta produktif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com