Mendagri: Keamanan Pilkada Serentak Kita Jaga Sama-sama

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak tetap akan berlangsung sesuai jadwal, yakni 9 Desember 2015. Ia tidak khawatir akan terjadi gangguan keamanan meski pemenuhan anggaran pengamanan pilkada untuk Polri masih kurang Rp 564 miliar.

Tjahjo menjelaskan, anggaran pengamanan pilkada serentak memang penting, tapi sifatnya tidak baku dan bisa dikomunikasikan. Ia menjamin tak akan ada pihak, baik itu partai politik ataupun DPR yang menggunakan alasan kekurangan anggaran pengamanan untuk memundurkan waktu pelaksanaan pilkada.

"Oh, tetap (berjalan), yang penting KPU-nya siap, Bawaslu-nya siap. Faktor keamanan, mari kita jaga sama-sama. Saya kira anggaran masih bisa dibicarakan," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu menuturkan, anggaran penyelenggara pemilu untuk KPU dan Bawaslu telah tersedia. Tjahjo merasa belum ada alasan yang membuat pelaksanaan pilkada serentak dapat diundur.

"Tinggal anggaran pengamanan. Pengamanan kan relatif, enggak bisa jadi patokan, tapi tetap diperhatikan," ujarnya.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, anggaran pengamanan pilkada serentak yang diajukan Polri belum sepenuhnya disetujui pemerintah daerah. Dari total anggaran sebesar Rp 1.127.354.266.452 yang diajukan, baru 49,95 persen yang telah dipenuhi. (Baca Polri Masih Kurang Rp 564 Miliar untuk Amankan Pilkada)

"Sehingga, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar 50,05 persen atau Rp 564.219.578.152," kata Badrodin saat rapat konsultasi gabungan antara pemerintah dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).