Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Bantu Telusuri Calon Pimpinan KPK hingga Persoalan Ranjang

Kompas.com - 05/07/2015, 19:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menegaskan, pihaknya siap membantu Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK yang telah lolos seleksi tahap awal.

Tak hanya soal integritas, ICW juga akan menelusuri setiap calon hingga urusan ranjang.

"Kami melihat berbagai isu, sampai isu ranjang. Pasalnya, integritas itu tidak hanya soal bagaimana komitmen pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari," kata Febri dalam diskusi bertajuk "Pentingnya Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK" di Jakarta, Minggu (5/7/2015).

Menurut Febri, penelusuran yang akan dilakukan ICW nantinya juga akan ditujukan kepada orang-orang terdekat setiap calon, mulai dari istri, keluarga, hingga tetangga. Penelusuran itu dilakukan untuk mengetahui apakah calon tersebut cukup jujur dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau tidak.

"Kalau dia suka bohong misalnya sama istrinya, maka ke depannya akan sulit dia. Bisa-bisa jadi sasaran tembak nanti," ujarnya.

Ia menambahkan, seorang pimpinan KPK setidaknya harus memenuhi tiga hal, yaitu memiliki keberanian, stamina yang kuat, dan mental yang kuat.

Ia menjelaskan, keberanian diperlukan setiap calon pimpinan KPK, terutama apabila menghadapi kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ataupun anggota legislatif dan eksekutif.

"Selain itu, calon juga harus bersih dari kepentingan politik apa pun dan independen," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com