Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/07/2015, 18:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, ada alasan mengapa Marzuki Alie disingkirkan dari kepengurusan Partai Demokrat 2015-2020. Menurut dia hal tersebut sangat berkaitan dengan etika dan sopan santun Marzuki sebagai kader.

"Kami prinsipnya sayang sama semua kader. Tapi kader itu harus disiplin, santun, mengedepankan etika. Harus patuh kepada etika," kata Ruhut disela-sela pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional Demokrat di Jakarta Convention Center, Sabtu (4/7/2015).

Dalam Rapimnas tersebut, SBY melantik pengurus Demokrat 2015-2020. Marzuki yang pada periode lalu menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat tak tercantum dalam kepengurusan Demokrat yang baru. Marzuki juga tak diundang dalam Rapimnas hari ini.

Saat pelaksanaan Kongres Demokrat beberapa bulan lalu, Marzuki memang sempat mengkritik SBY yang hendak maju kembali sebagai Ketua Umum.

Saat ditanya apakah masalah etika yang dimaksud berhubungan dengan perlawanan Marzuki di Kongres itu, Ruhut enggan menjawabnya. "Kalau itu kalian simpulkan sendiri saja," ujar Ruhut. Anggota Komisi III DPR ini pun menghormati jika Marzuki memutuskan untuk mundur sebagai kader Demokrat. Menurut dia, mantan Ketua DPR itu memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan apakah hendak mundur atau bertahan sebagai kader.

"Selama masih punya KTA dia masih kader tapi kalau mau mundur seperti Gede Pasek juga silahkan. Kita hormati," ucapnya.

Marzuki Alie sebelumnya memberikan sinyal akan keluar dari Partai Demokrat. "Dengan tidak masuk dalam struktur apa pun, tidak ada ruang yang diberikan oleh partai untuk mengabdi lagi di Partai Demokrat," kata Marzuki melalui pesan singkat, Sabtu pagi.

Marzuki menyatakan masih ingin berpolitik dan terlibat aktif dalam usaha membesarkan Demokrat. Namun, setelah mengetahui tidak masuk dalam kepengurusan yang dibentuk SBY dan tidak diundang untuk hadir dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat, Marzuki mulai berpikir untuk keluar dari partai tersebut. "Jadi bukan saya yang tidak ingin berbuat lagi untuk Partai Demokrat, tapi SBY-lah yang menentukan bahwa kita tidak perlu lagi ada dalam Partai Demokrat," ujar mantan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com