Wakil Ketua MPR: Masalah Presiden dengan Menteri Bukan Urusan Publik

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Mahyudin mengatakan, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan para menterinya adalah masalah internal dan bukan untuk konsumsi publik.

"Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara Presiden dan menteri adalah masalah internal dan bukan urusan publik," ujar Mahyudin seusai melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/7/2015), seperti dikutip Antara.

Oleh karena itu, Mahyudin meminta setiap pejabat agar menahan diri dan tidak mengumbar hal-hal terkait hubungan Presiden dan menteri kepada media.

"Hal itu hanya bisa menimbulkan kegaduhan politik dan terjadi keriuhan nasional," ujarnya. (Baca: Politisi PDI-P: Menteri Perempuan Bidang Ekonomi yang Menjelekkan Jokowi)

Ia menyesalkan adanya pemberitaan mengenai sikap negatif seorang menteri terhadap Presiden. Menurut Mahyudin, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengambil tindakan apa pun terhadap menteri-menterinya, termasuk dalam hal pembinaan.

"Jika, misalnya, ada menteri yang nakal ataupun 'sok' pintar, Presiden berhak untuk melakukan pembinaan dan publik tidak perlu ikut campur. Ini termasuk dalam melakukan perombakan (reshuffle) kabinet," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini meminta masyarakat umum tidak mengganggu Presiden Jokowi dengan isu-isu perombakan kabinet dan memberikan orang nomor satu di Indonesia itu kesempatan untuk bekerja. (Baca: PDI-P Dianggap Bermanuver Singkirkan Menteri Tertentu)

"Saya tidak tahu dari mana sumber isu perombakan ini. Mungkin saja berasal dari orang yang berambisi jadi menteri," tuturnya.

Peran masyarakat, lanjut Mahyudin, adalah dengan memberikan kritikan-kritikan terkait kebijakan pemerintahan yang berimbas kepada rakyat. Jika ingin mengkritik dan memiliki data cukup, tuturnya, masyarakat bisa menyampaikan langsung keluhannya ke pemerintah agar bisa dicarikan solusinya. (Baca: Pengamat: Isu "Reshuffle" Berimbas pada Pertarungan Opini)

Isu perombakan kabinet memang mencuat akhir-akhir ini. Pertempuran opini yang terjadi di media-media semakin memanas setelah kabar yang menyebut salah satu menteri di Kabinet Kerja telah menjelekkan Presiden.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengungkapkan sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan. (Baca: Tjahjo: Ada Orang yang Suka Mengecilkan Presiden dari Belakang Layar)

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/6/2015) malam.