Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Serang" Kolega di Kabinet, Menteri Jokowi Dinilai Ciptakan Tradisi Buruk

Kompas.com - 02/07/2015, 10:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Thohari mengatakan, menteri-menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap sudah menciptakan tradisi yang buruk lantaran telah membuka kesalahan-kesalahan yang dilakukan sesama koleganya di kabinet. Padahal, apabila ada masalah di kabinet, hal itu cukup diatasi di internal dan bukan diungkap ke publik.

"Disampaikan ke publik itu tradisi buruk, kan lebih elok disampaikan di rapat kabinet. Karena ini kabinet sistem presidensial, baik buruknya menteri jadi tanggung jawab seorang presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden," kata Hajriyanto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Karena aksi buruk menteri tersebut, menurut politisi Partai Golkar tersebut, kabinet sekarang tampak semakin tidak solid dan tidak kompak. Di dalamnya, terdapat intrik politik antar-menteri dan berlomba-lomba membuat opini yang menjatuhkan.

"Ini merugikan Presiden Jokowi," ujarnya.

Selain itu, Hajriyanto juga menilai, dengan perilaku buruk menteri tersebut, publik akan membaca bahwa ada pihak yang bermanuver mengenai isu reshuffle yang belakangan semakin kencang diembuskan.

"Itu manuver buruk. Parpol memang boleh usulkan reshuffle, tetapi harus elok karena itu hak prerogatif seorang presiden. Ini tak baik buat pendidikan politik bangsa, apalagi yang dikeluarkan terminologi kasar. Tidak ada tata krama politik," kata Hajriyanto‎.

Informasi mengenai adanya sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri, pertama kali diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden Jokowi dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan. (Baca: Tjahjo: Ada Orang yang Suka Mengecilkan Presiden dari Belakang Layar)

Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Jokowi sudah tahu mengenai nama menteri yang dimaksud Tjahjo. Meski begitu, Jokowi berpesan kepada Pratikno agar para menteri tidak terganggu dengan masalah ini dan tetap fokus dalam bekerja. (Baca: Tahu Nama Menteri yang Mengecilkannya, Jokowi Titip Pesan lewat Mensesneg)

(Edwin Firdaus)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com