Proyek Kurang Persiapan Jadi Hambatan Pembangunan Infrastruktur

"Yang diinginkan pemerintah, Wapres, bagaimana proyek itu bisa dilaksanakan. Yang paling penting itu bagaimana project preparation (persiapan proyek) karena selama ini, hambatannya adalah proyek ada, dana ada, preparation (persiapan) belum siap, maka project preparation harus dipersiapkan betul-betul," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil seusai rapat, Rabu sore.

Rapat yang dipimpin Wapres ini dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, yakni Sofyan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Siad, serta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Hadir pula Kepala Staf Presiden Luhut Panjaitan, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Sofyan, pembiayaan proyek bukan menjadi masalah utama. Ia mengklaim banyak lembaga pembiayaan asing yang siap mendanai proyek infrastruktur Indonesia. Hingga kini, terdapat lebih dari 60 proyek yang masuk daftar Blue Book atau Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 2015-2019.

"Jumlahnya yang Bappenas sudah rencanakan untuk blue book itu 30 miliar dollar AS, kemudian ada proyek yang sumber pembiayaannya dari direct landing atau pinjaman langsung, misalnya PLN mau bangun jaringan seluruh Indonesia, melalui direct landing yang dijamin oleh pemerintah, kemudian ada proyek joint venture BUMN-swasta, PPP," tutur Sofyan.

Kepada calon investor, pemerintah akan minta disiapkan dana untuk persiapan proyek misalnya dana studi awal, studi lingkungan, atau detil enginering. Terkait blue book, Sofyan menyampaikan bahwa Wapres menilai masih ada yang perlu dkoreksi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyampaikan bahwa kementerian teknis diminta membuat skema pemisahan proyek mana yang akan dibiayai pemerintah dan yang akan dibiayai pinjaman.

"Tadi dari Pak Wapres perlu dimasukan hal baru. soal pendalaman item persiapan, skema pemecahan dari satu unit mana yang dibiayai pemerintah mana yang dibiayai pinjaman itup dibicarakan lagi. Untuk kami harus koordinasi lagi dengan kementerian lembaga teknis," kata dia.

Selain itu, rapat sore tadi juga membahas kualitas proyek infrastruktur. Menurut Andrinof, ada proyek infrastruktur yang kualitasnya buruk.

"Itu berawal dari persiapan yang buruk, juga sistem pengawasan, fungsi pengawasan proyek juga menentukan," sambung Andrinof.