Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Secara Aklamasi, Komisi I DPR Setujui Jenderal Gatot Jadi Panglima TNI

Kompas.com - 01/07/2015, 21:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR memutuskan menyetujui Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Keputusan ini diambil secara akmalasi, tak ada satu pun fraksi yang menolak.

"Komisi I DPR secara musyawarah mufakat memutuskan menyetujui Jenderal Gatot Nurmantyo yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di ruang rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Keputusan ini diambil Komisi I setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Gatot selama kurang lebih enam jam.

Mahfudz menjelaskan, ada dua pertimbangan Komisi I mendukung Gatot. Pertama, Gatot sudah memenuhi seluruh kelengkapan administrasi. Kedua, Komisi I juga mempertimbangkan proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung pada hari ini.

Menurut Mahfudz, Gatot dapat memetakan dengan baik terkait ancaman geopolitik dan geoekonomi yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Gatot juga dinilai berhasil memaparkan programnya mengenai pengembangan personil dan alutsista TNI.

"Hasil ini akan kami laporkan ke Bamus dan ketetapan akhirnya akan diambil di rapat paripurna," kata Mahfudz.

Setelah disahkan di paripurna, DPR akan menyerahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan ini kepada Presiden Joko Widodo. Gatot ditunjuk Presiden untuk menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan pensiun 1 Agustus 2015 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com