Kemenlu Kirim Nota Protes ke Malaysia soal Helikopter Salah Mendarat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perjanjian Politik, Keamanan, dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia, Octavino Alimudin mengatakan, pihaknya telah mengirim nota protes setelah memanggil perwakilan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

Nota protes tersebut berkaitan pendaratan helikopter tanpa izin milik perusahaan asal Malaysia di wilayah Sebatik, Indonesia.

"Kemarin kami sudah kirim nota protes ke Malaysia. Jadi tuntutan nota protes itu soal memasuki wilayah kita tanpa izin dan mereka melakukan pendaratan tanpa ijin. Lalu meminta penjelasan kenapa itu bisa terjadi," kata Octavino di Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Dia berharap pihak Malaysia bersedia menjelaskannya. Tapi sampai hari ini, pemerintah Malaysia belum memberikan klarifikasi secara resmi, begitu juga permintaan maafnya.

Permintaan maaf baru disampaikan perusahaan maskapai swasta Malaysia, Sabah Air Aviation. Perusahaan itu meminta maaf karena telah menerobos area RI di wilayah perbatasan Pulau Sebatik tanpa izin.

Helikopter milik perusahaan penerbangan Malaysia masuk ke perbatasan Indonesia di Sebatik Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara, pada Minggu (28/6/2015). Menurut juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir, helikopter tersebut ditumpangi oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan kunjungan kerja ke Sungai Melayu di Sebatik, Malaysia. (Baca: Helikopter Mendagri Malaysia Mendarat di Wilayah RI, Malaysia Minta Maaf)

Insiden helikopter yang salah mendarat itu menambah rangkaian pelanggaran batas wilayah yang dilakukan Malaysia.

Sebelumnya, Wakil Duta Besar Malaysia Roseli Abdul telah menyampaikan beberapa penjelasan. Salah satu penjelasan tersebut, helikopter Malaysia mendarat di wilayah Sebatik, Indonesia, karena mengira helipad yang dituju milik Malaysia.

(Edwin Firdaus)