Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pengadaan Pesawat Disesuaikan Kebutuhan dan Anggaran

Kompas.com - 01/07/2015, 17:29 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pengadaan pesawat angkut baru bagi TNI Angkatan Udara akan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Kalla belum dapat memastikan kapan pemerintah akan membeli pesawat angkut baru setelah jatuhnya Hercules milik TNI AU di Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/62015).

"Ya pastilah (akan mendatangkan pesawat baru) pada waktunya. Tidak mungkin selama satu abad, jadi pastilah diganti pada waktunya sesuai kebutuhan dan anggaran yang ada," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Sebelum membeli pesawat, pemerintah harus berhitung berapa anggaran yang dibutuhkan. Pemerintah juga harus melakukan negosiasi dengan mitra kerja sama serta memilih jenis pesawat yang sesuai. (baca: KSAU Bantah Muatan Hercules C-130 Melebihi Kapasitas)

Kendati demikian, Kalla mengingatkan bahwa umur teknis suatu pesawat angkut tergantung pemeliharaan. Berbeda dengan pesawat tempur yang harus berteknologi mutakhir. (baca: Ketua Komisi I: Sudahlah, Stop Pembelian dan Hibah Pesawat Bekas)

"Walaupun Anda punya mobil atau pesawat umurnya lima tahun, tetapi tidak dipelihara, tetap mogok juga kan? Tetapi walaupun umurnya tua, tapi perawatannya baik, jalan itu. Apalagi ini kan pesawat angkut, tidak separah pesawat tempur. Kalau pesawat tempur tidak bisa lama lama begitu. Bagaimana bisa bertempur? Ini kan angkut makananan, angkut pasukan begitu," tutur Kalla.

Wapres yakin bahwa Hercules yang dimiliki TNI AU masih terawat mesinnya meskipun umur tubuh pesawat sudah 50 tahun. Ia yakin pesawat-pesawat milik TNI AU selalu dicek dan diganti komponennya jika ada yang rusak.

"Kalau melampaui semua ini, ini tidak berarti empat puluh tahun semua isinya, lima puluh tahun semua isinya, atau enam puluh tahun. Mungkin ada sparepatnya umur setahun, mesinnya mungkin kadang-kadang isinya diganti berkali-kali mesin itu. Mesin itu tidak empat puluh tahun, body-nya boleh lima puluh tahun, body-nya saja, tapi mesin-nya sudah ganti lima kali, selalu begitu," tutur Kalla.

Hercules buatan Amerika Serikat tahun 1964 jatuh pada pukul 11.50, setelah 2 menit lepas landas di Pangkalan Udara Soewondo, Medan. Pesawat jatuh di Jalan Jamin Ginting. (baca: KSAU: 91 Jenazah Penumpang Hercules Masih Utuh)

Kepala Penerangan dan Perpustakaan Lanud Soewondo Medan Mayor Sus Jhoni Tarigan mengatakan, sebanyak 122 orang ada di dalam pesawat Hercules. Rinciannya, 110 orang penumpang dan 12 orang kru.

Jumlah 122 penumpang itu terdiri dari 39 prajurit TNI (33 TNI AU dan 6 TNI AD) serta 83 penumpang sipil yang merupakan keluarga TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com