Kader Demokrat Harus Izin SBY jika Ditunjuk Jadi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak bisa sembarangan jika ingin menunjuk kader Partai Demokrat sebagai menteri. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, setiap kader Partai Demokrat yang ditunjuk sebagai menteri harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Orang Demokrat kalau ditunjuk gitu, ya itu harus seizin ketua umum," kata Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Hal tersebut disampaikan Syarif menanggapi sejumlah elite Koalisi Indonesia Hebat yang mendorong Jokowi menunjuk Menteri dari luar parpol koalisi pemerintah.

Syarif memandang usulan itu sah-sah saja dipertimbangkan oleh Presiden. Namun Syarif menegaskan, hingga saat ini belum ada pembicaraan di internal Partai Demokrat mengenai posisi menteri.

Dia pun tidak mau berandai-andai apabila nantinya Presiden Jokowi menunjuk kader Demokrat untuk menggantikan sejumlah menteri kabinet kerja saat ini.

"Yang jelas kita ini partai penyeimbang. Kalau partai penyeimbang harusnya tidak ada di dalam pemerintahan. Jadi tidak usah berandai-andai dulu," ucap Syarif.