Pengamat: Isu "Reshuffle" Berimbas pada Pertarungan Opini

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, isu perombangan kabinet atau "reshuffle" berimbas pada pertarungan opini. Salah satu pertarungan opini itu terlihat dari isu penghinaan kepada Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan salah seorang menteri.

"Berbagai macam isu yang mengarah pada kinerja sejumlah menteri menjadi 'isu panas' yang tampak kuat berhubungan dengan wacana perombakan kabinet," kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Rabu (1/7/2015), seperti dikutip Antara.

Karyono mengatakan, isu-isu terkait kinerja kabinet, selain isu penghinaan kepada Presiden, yang patut diduga berkaitan dengan isu perombakan kabinet antara lain beras sintetis, merica palsu dari semen, ijazah palsu dan lain-lain. (baca: Syafii: Presiden Jokowi Isyaratkan Lakukan "Reshuffle")

"Semua isu yang mencuat menurut saya ada hubungannya dengan isu perombakan kabinet yang sampai saat ini masih belum jelas kapan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo," tuturnya.

Menurut Karyono, perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden yang harus dihormati semua pihak. Publik harus memberi kesempatan kepada Presiden untuk membuat keputusan yang terbaik. (baca: JK Bantah Presiden Cari Masukan Para Ekonom Terkait Perombakan Kabinet)

Namun, bila Presiden Jokowi memang ingin memperbaiki kinerja pemerintahannya, Karyono menilai perombakan kabinet merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan.

"Perombakan kabinet jangan dipandang sebagai sesuatu yang tabu. 'Reshuffle' harus dipahami sebagai spirit untuk memperbaiki kinerja pemerintahan," ucapnya.

Untuk menilai kinerja menteri, Karyono menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk menjadikan Trisakti dan Nawacita sebagai alat ukur paling mendasar. Bila ada menteri yang telah menyimpang dari Trisakti dan Nawacita, Presiden jangan ragu untuk mengganti. (baca: Pernyataan Tjahjo Dianggap Upaya PDI-P Tekan Jokowi untuk "Reshuffle" Kabinet)

"Bila aspek kontroversi menjadi salah satu pertimbangan Presiden, maka menteri-menteri yang kerap menimbulkan polemik dan bertentangan dengan aspirasi rakyat pasti akan khawatir karena bisa saja diganti," katanya.

Presiden Jokowi telah meminta para menteri memberikan laporan kinerja selama enam bulan terakhir. Presiden juga meminta rencana kerja menteri enam bulan mendatang. (Baca: Ketika Jokowi Evaluasi Kinerja Kabinet...)

Namun, Presiden Jokowi tak menjelaskan secara lugas soal kemungkinan reshuffle. Dia selalu mengatakan bahwa evaluasi menteri dilakukan rutin setiap minggu dan setiap bulan.

Jokowi meminta agar para menteri tidak diganggu dalam bekerja. Ia tidak ingin ada pihak yang membuat gaduh. Menurut Jokowi, rapor kinerja menteri yang dimintanya tak akan dibuka ke publik. (Baca: Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Baru Bekerja!)

"Rapor menteri hanya Presiden yang tahu," kata Jokowi. (Baca: Soal "Reshuffle" Kabinet, Partai Jangan Dikte Jokowi)