Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Seruan Jihad ISIS, JK Minta Aturan Pemberantasan Terorisme Diperketat

Kompas.com - 30/06/2015, 20:14 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aturan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme diperketat. Menurut Kalla, Kepolisian bisa melakukan tindakan hukum meskipun sasarannya masih berstatus terduga teroris.

"Jadi tentu kita harus memperketat. Karena, kalau (kita) tidak memperketat, semua bisa lari ke Indonesia. Jadi yang dimaksud teroris itu kalau sudah terduga sudah bisa diambil tindakan karena itu seluruh dunia perlu melakukan itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Terkait masalah ini, Kalla mengaku telah membicarakannya dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Menurut Kalla, keberadaan aksi terorisme tidak bisa dihindari. Aksi terorisme bisa terjadi kapan pun dan di mana pun.

"Ya sejak dulu, teroris, ya memang ada, pemerintah di manapun memperketat aturannya. Jadi kalau di Asia, Malaysia dan Singapura sudah memperketat masalah itu, (kita) perketat," kata Kalla.

Sebelumnya, beredar fatwa di dunia maya yang berisi ajakan bagi para pengikut Negara Islam Irak Suriah (ISIS) untuk berjihad di bulan Ramadan. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengaku akan menjaga ketat keamanan Jakarta dari aksi terorisme. Tito melihat ada hubungan erat antara penyerangan yang terjadi di Perancis, Tunisia dan Kuwait dengan seruan kelompok ISIS untuk melakukan jihad.

"Kita lihat bahwa ada keterkaitan erat antara imbauan melakukan jihad di bulan Ramadhan sehingga terjadi peristiwa berturut-turut di Perancis, Tunisia dan Kuwait," kata Tito.

Jika dilihat, Tito mengatakan ISIS ini berasal dari kelompok tertentu. Di Indonesia, Tito menyebutkan ada kelompok yang berafiliasi dengan ISIS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com