Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel KPK: Dari Sekitar 500 Pendaftar, Kemungkinan 200-an yang Lolos  

Kompas.com - 30/06/2015, 18:12 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 496 pendaftar telah menyerahkan berkas administrasi untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Meuthia Gani, memperkirakan hanya sekitar 200 orang yang diumumkan lulus administrasi.

"Mungkin jumlahnya sekitar 200-an yang keluar di pengumuman, melihat kemarin sekitar 500," ujar Meuthia di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Pansel akan mengumumkan nama-nama peserta yang lolos seleksi tahap awal pada 3 Juli 2015. Pansel akan menggandeng KPK serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan untuk menelusuri rekam jejak calon pimpinan. Namun, Meuthia belum memastikan dalam tahap apa kedua instansi tersebut dilibatkan.

"Kami sedang membicarakan pada tahap mana institusi yang bisa kami minta bantuan untuk mulai terlibat pengecekan," kata Meuthia.

Ia memperkirakan, dalam tahap profile assessment, peserta seleksi menyusut menjadi 25-50 orang. Ia mengaku optimistis dengan banyaknya peserta yang mendaftar.

"Tapi cukup banyak juga yang mungkin kurang memenuhi kualifikasi, tidak sesuai dengan pekerjaan KPK. Mungkin mereka bagus di bidang lain, tapi tidak untuk KPK," kata Meuthia.

Pansel KPK masih membuka pendaftaran hingga 3 Juli pukul 12.00. Pengumuman nama-nama yang lolos seleksi administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli melalui jumpa pers dan di situs www.setneg.go.id.

Tanggapan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos seleksi administrasi dibuka selama sebulan dari tanggal 4 juli hingga 3 Agustus 2015. Pansel akan menyediakan laman khusus di situs www.setneg.go.id untuk memberikan tanggapan agar dapat ditindaklanjuti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com