Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Presiden: Pembebasan Tapol Awal Pembangunan Papua

Kompas.com - 30/06/2015, 17:45 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Staf Khusus Presiden RI Lenis Kogoya menyatakan bahwa upaya pembebasan lima orang tahanan politik (tapol) Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada 9 Mei lalu, merupakan langkah strategis sebagai awal pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Agar mereka (para tahanan) bebas membangun Indonesia bersama-sama karena mereka juga bagian dari anak bangsa," tuturnya dalam seminar nasional berjudul "Pembebasan Tapol-Napol, Resolusi Penyelesaian Masalah Papua" di Jakarta, Selasa (30/6/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut Lenis, upaya Presiden membebaskan tapol adalah upaya saling memahami apa yang diinginkan masyarakat tanah Papua, mengingat Papua merupakan bagian utuh dari NKRI.

"Bangsa Papua merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Mereka perlu keluar (dari tahanan) agar bisa bekerja demi menunjang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua," ujarnya.

Lenis pun menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Presiden Jokowi terkait pembinaan lima orang tapol yang baru dibebaskan, mulai dari penyerahan di tujuh wilayah adat untuk kemudian diserahkan ke keluarga dan diberi fasilitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

"Saya sudah bicara sebagai fasilitator antara para tapol dengan Presiden. Ada diantara mereka yang mau sekolah, maka Presiden akan fasilitasi. Ada yang mau bekerja, maka Presiden memberikan modal, bahkan ada satu orang yang minta rumah itu pun sudah dicatat sebagai bagian dari pembinaan," tutur pria yang diangkat sebagai Stafsus Presiden pada 5 Mei lalu.

Pada kesempatan yang sama, pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, berpendapat bahwa pembebasan tapol di Papua secara bertahap merupakan wujud komitmen Presiden Jokowi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua terutama untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi dan sosial di wilayah paling timur Indonesia itu.

"Lebih bagus lagi kalau tokoh-tokoh lokal yang dibebaskan ini kemudian bisa dibina untuk nantinya masuk ke sistem pemerintahan karena mereka merupakan 'genuine leaders' yang harus bisa diintegrasikan dalam sistem pemerintahan kita," tuturnya.

Praktik serupa, kata dia, sudah lebih dulu diterapkan oleh Kuba dan Brasil dimana pemimpin negaranya juga berasal dari pemimpin masyarakat lokal.

Seperti dilansir dalam laman seskab.go.id, pada kunjungannya ke Papua pada 9 Mei lalu, Presiden memberikan grasi kepada lima tapol di Lapas Abepura, Jayapura. (baca: Soal Tapol Papua, Relawan Jokowi Tantang Tantowi Debat Terbuka)

Kelima tapol yang dibebaskan, yaitu Apotnalogolik Lokobal (divonis 20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (divonis penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (divonis 19 tahun penjara), Linus Hiluka (divonis 19 tahun penjara) dan Jefrai Murib (divonis penjara seumur hidup).

"Pada hari ini telah kita bebaskan lima orang. Ini adalah upaya sepenuh hati pemerintah dalam rangka menghentikan stigma konflik yang ada di Papua," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Kelima tahanan politik itu divonis bersalah karena terlibat pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada 2003 lalu.

Menurut Presiden, pemberian grasi ini merupakan langkah awal untuk membangun Papua tanpa ada konflik. Presiden menginginkan agar pemberian grasi ini dilihat sebagai bingkai reskonsiliasi untuk terwujudnya Papua damai.

"Ini adalah awal, nantinya setelah ini akan ditindaklanjuti pemberian grasi atau amnesti untuk wilayah yang lain karena ada kurang lebih 90 orang yang masih di dalam penjara. Sekali lagi ini adalah awal dimulainya pembebasan," ujar Presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com