Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Daftarkan Kepengurusan PBB ke Kemenkumham

Kompas.com - 30/06/2015, 15:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra beserta sejumlah politisi PBB mendaftarkan kepengurusan baru dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga partainya ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (30/6/2015). Kedatangan mereka diterima langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Tadi pertemuan dengan Pak Yasonna Laoly sebagai Menkumham dalam rangka pengesahan susunan pengurus DPP PBB dan pengesahan perubahan AD/ART PBB," ujar Yusril di Kantor Kemenkumham, Jakarta.

Yusril mengatakan, berkas susunan kepengurusan PBB telah diserahkan pekan lalu. Hari ini, pihaknya ingin melengkapi persyaratan sesuai undang-undang.

"Hari ini secara resmi kami menghadap beliau untuk menyerahkan surat permohonan yang sudah ditandatangan dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang," kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

Yusril berharap, dalam waktu kurang dari sepekan, Kemenkumham dapat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait kepengurusan PBB. Menurut dia, semestinya surat tersebut dapat dikeluarkan dalam waktu singkat karena tidak ada konflik di partainya.

"Karena memang tidak ada konflik di internal PBB maka kami harap dalam waktu seminggu ini kiranya susunan pengurus PBB sudah dapat dikeluarkan," kata mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu.

Yusril terpilih menjadi ketua umum PBB. Selain itu, MS Kaban terpilih menjadi Dewan Syuro PBB dan Sekretaris Jenderal PBB dijabat Jurhum Lantong.

Berikut susunan kepengurusan inti PBB yang didaftarkan ke Kemenkumham:

Ketua Umum: Yusril Ihza Mahendra

Waketum/Ketua harian: Jamaluddin Karim

Waketum Bidang Organisasi: H.M Syarifien Maloko

Waketum Bidang Pengkaderan: Edy Wahyudin

Waketum Bidang Ekonomi dan Pembangunan: Mashululhaq

Sekjen: Jurhum Lantong 

Wasekjen Bid Pembinaan dan Pemberdayaan infrastruktur partai: Husni Jumat

Wasekjen Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan: Yurisman Star

Wasekjen Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri: Alexander David Pranata Boer

Wasekjen Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah: Hasfil Nazir

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com