Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintahan Antikorupsi Jadi Materi Pokok Sekolah PDI-P

Kompas.com - 30/06/2015, 15:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa partainya menjadikan isu anti-korupsi sebagai materi pokok sekolah partai calon kepala daerah. Materi ini dipilih sebagai upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan bebas korupsi.

Andreas menjelaskan, dalam materi itu akan disampaikan wawasan mengenai pembuatan rancangan anggaran yang bebas korupsi dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia menyebut penyampai materi tersebut adalah salah seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada, dan kepala daerah dari PDI-P, seperti Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Bagaimana merancang politik anggaran yang bebas korupsi dan efektif dengan belanja publik jauh lebih besar dari pada belanja aparatur," kata Andreas, di Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Selain penyusunan anggaran, kata Andreas, dibahas juga mengenai cara menekan korupsi di internal pemerintahan daerah. Misalnya dengan cara memberikan penghargaan berupa beasiswa atau promosi jabatan pada pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja dengan jujur, berintegritas, dan berprestasi.

PDI-P berharap sekolah calon kepala daerah ini dapat menjadi bagian penting dalam mencetak calon kepala daerah yang berkualitas dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif.

Secara resmi, PDI-P telah membuka sekolah partai untuk calon kepala daerah angkatan pertama, yang akan mengikuti pilkada serentak pada akhir tahun ini. Acara pembukaan itu dilakukan di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dengan dihadiri ratusan kader dan calon kepala daerah, Minggu (28/6/2015). (Baca: Megawati Buka Sekolah Partai Calon Kepala Daerah)

Saat berbicara di hadapan peserta sekolah partai itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan para calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada serentak untuk benar-benar bekerja keras serta berkomitmen pada pemerintahan yang efektif dan bersih. Ia meminta para calon kepala daerah tak sekadar memanfaatkan PDI-P sebagai kendaraan politik.

"Kami hanya merekomendasikan, kalian lah para calon yang harus berjuang mati-matian. Partai akan mendorong dengan menggerakkan seluruh lapangan yang bisa kami lakukan," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com