PDI-P Tidak Tanya soal Peristiwa 27 Juli 1996 ke Sutiyoso

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan di DPR tidak bertanya mengenai peristiwa penyerangan ke Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996, saat uji kepatutan dan kelayakan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Kasus penyerangan tersebut sempat diungkit kembali sebelum fit and proper tes digelar di Komisi I DPR.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Pramono Anung mengatakan, dugaan mengenai keterlibatan Sutiyoso dalam kasus penyerangan itu hanya dijadikan catatan oleh Fraksi PDI-P.

"Hanya menjadi catatan, tidak secara khusus ditanyakan. PDI-P lebih menanyakan masalah di Papua," kata Pramono di sela-sela pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang tengah di hentikan sementara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Hal serupa disampaikan anggota Komisi I dari PDI-P lainnya, TB Hasanuddin. Menurut dia, biar lah peristiwa yang dikenal dengan sebutan kudatuli itu diselesaikan oleh DPP PDI-P.

"Ada memori kolektif soal kudatuli itu jadi catatan. Tapi saya tidak minta Sutiyoso menjelaskan, biar diselesaikan DPP saja supaya tak berlarut larut dan menimbulkan prokontra," ucapnya.

Baik Pramono Anung dan TB Hasanuddin meyakini, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso akan berjalan mulus.

"Sebelum Ashar sudah bisa aklamasi," kata Pramono.

Sebelumnya, Hasanuddin sempat heran dengan sikap Presiden Joko Widodo yang memilih Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Menurut Hasanuddin, Sutiyoso memiliki masa lalu yang tidak baik dengan PDI-P terkait peristiwa 27 Juli 1996. (baca: Hasanuddin: Setahu Saya Sutiyoso yang Serbu Kantor PDI-P)

Hasanuddin menganggap TNI di bawah Sutiyoso sebagai Pangdam Jaya saat itu terlibat penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro. (baca: Kepada Sutiyoso, TB Hasanuddin Akan Klarifikasi soal Penyerangan Kantor PDI)

"Setahu saya, beliau itu yang serbu kantor PDI-P. Saya tidak tahu pertimbangannya (Jokowi pilih Sutiyoso). Saya harus tanya dululah," kata Hasanuddin beberapa waktu lalu.

Proses tanya jawab dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso ini digelar secara tertutup demi menjaga kerahasiaan informasi. Usai uji kelayakan, Komisi I akan menggelar rapat untuk mengambil keputusan.

Nantinya, Komisi I hanya akan memberikan rekomendasi kepada Presiden apakah Sutiyoso layak atau tidak layak menjadi Kepala BIN.