Fahri Hamzah Anggap Pemerintah "Balik Badan" soal Dana Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik sikap pemerintah yang membatalkan kenaikan bantuan keuangan bagi partai politik. Padahal, kata Fahri, sejak awal, pemerintah-lah yang mengusulkan kenaikan dana parpol tersebut.

"Government tiba-tiba menolak, lah siapa yang mulai? Datangnya dari pemerintah kok," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Fahri mengatakan, seharusnya pemerintah bisa konsisten dengan sikapnya. Pemerintah harus melihat bahwa kenaikan dana parpol ini sangat penting bagi perkembangan partai politik ke depan. Dengan kenaikan dana bantuan untuk parpol, kata dia, potensi korupsi bisa dikurangi. Ia menyayangkan pemerintah lebih mendengarkan opini di publik yang menolak dana parpol ini.

"Sekarang tiba-tiba mereka 'balik badan' sehingga yang dipersepsikan partai politik rakus dan lain-lain," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyatakan tidak akan lagi membahas usulan kenaikan dana bantuan pemerintah bagi partai politik dengan DPR dan Menteri Keuangan. Menurut Tjahjo, Kemendagri akan lebih fokus mengupayakan bantuan bagi organisasi kemasyarakatan dan persiapan anggaran daerah untuk melaksanakan pilkada serentak. (Baca: Mendagri Tak akan Melanjutkan Pembahasan Dana Parpol)

Menurut Tjahjo, keputusan mengenai dana parpol masih menunggu pembahasan Kementerian Keuangan dan DPR. "Soal jadi atau tidak, nanti terserah Menkeu dan DPR," ujar Tjahjo saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin.