Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Instruksikan Bawahannya untuk Antisipasi Penghinaan Presiden

Kompas.com - 29/06/2015, 12:38 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menyebut adanya pihak-pihak yang menghina Presiden Joko Widodo. Ia pun meminta seluruh jajaran kementerian yang ia pimpin agar mewaspadai dan mencegah berkembangnya isu-isu yang dianggap menghina Presiden sebagai lambang negara.

"Kemendagri harus siap dan berani mengambil sikap dalam menentukan siapa kawan, siapa lawan. Gubernur, bupati dan wali kota adalah perangkat tangan kanan Presiden, sementara menteri sebagai tangan kiri Presiden," ujar Tjahjo di sela-sela pidato sambutan, dalam penandatanganan nota kesepahaman dengan Komnas HAM di Gedung C Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Tjahjo mengatakan, Kemendagri merupakan kementerian yang berfungsi sebagai poros pemerintahan. Kemendagri mempunyai jajaran yang terorganisir secara tegak lurus, sehingga proses koordinasi dapat dilakukan dari tingkat pusat, sampai ke tingkat RT/RW.

Salah satu perangkat daerah yang dimiliki Kemendagri adalah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesabangpol), yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Menurut Tjahjo, Kesbangpol harus ikut melakukan deteksi dini, memberikan masukan pada kepala daerah, khususnya mengenai dinamika ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan pertahanan, termasuk opini-opini yang dianggap melecehkan Presiden.

"Saya sebagai Mendagri, tadi pagi saya sampaikan pada Presiden, siapa yang menghina Presiden, menghina lambang negara, Kemendagri akan siap. Saya minta Panglima TNI, dan Kapolri jangan takut akan opini itu. Jajaran Kesbangpol juga harus terbuka 24 jam pada media untuk mengawasi hal ini," kata Tjahjo.

Tjahjo mengungkapkan sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada pihak-pihak yang menyampaikan kritik disertai penghinaan terhadap Presiden.

"Pimpinan parpol, DPR, 24 jam bisa memberikan masukan, saran terbuka langsung ke Presiden. Kalau mau ke media silahkan, tapi jangan kasar pada Presiden. Pembantu Presiden tidak boleh menghina," kata Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com