Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Ingatkan Calon Kepala Daerah untuk Hindari Masalah Hukum

Kompas.com - 28/06/2015, 13:21 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan calon kepala daerah yang diusung partainya untuk menghindari masalah hukum. Ia berharap tidak ada calon kepala daerah yang maju demi kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi masing-masing.

"Sebagai ketua umum yang paling senior di republik ini sehingga saya telah mengalami asam dan garam. Kepedihan saya kalau anak-anak saya jadi pimpinan, di eksekutif mempunyai masalah hukum. Dalam pengarahan saya membuka sekolah partai ini, saya tegaskan jangan hal-hal seperti itu berada dalam benak saudara-saudara," kata Megawati saat membuka sekolah partai calon kepala daerah di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (28/6/2015).

Acara ini dihadiri seratus lebih calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan diusung PDI-P dalam pemilihan kepala daerah serentak nantinya. Menurut Megawati, adanya kepala daerah yang terjerat masalah hukum merupakan hal yang memprihatinkan.

Hingga saat ini, jumlah kepala daerah yang terlibat masalah hukum tergolong lebih banyak dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan berasal dari unsur pemerintah. Megawati lantas menyebut data yang pernah disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepadanya.

"Saya bertemu dengan Wapres, Beliau mengatakan. 'Ibu pernah enggak menghitung dari pimpinan eksekutif yang kena masalah hukum berapa orang? Bandingkan dengan mereka yang asli menjadi koruptor karena merugikan uang negara'. (Saya jawab) 'Berapa Pak?' (lalu Kalla menjawab) 'Saya sudah hitung, mudah-mudahan jangan bertambah, di tingkat provinsi 8 orang, kabupaten/kota 123 orang," tutur Megawati.

Oleh karena itu, PDI-P akan lebih selektif dalam merekomendasikan seseorang untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Megawati tidak ingin calon kepala daerah yang diusung PDI-P nantinya berpikir prakmatis, yang hanya memikirkan kepentingannya pribadi.

"Sehingga untuk menjadi pimpinan di daerah hanya satu tujuan, yakni mempunyai kekuasaan dan dari kekuasaan itu saya akan mencari untuk kepentingan pribadi saya. Saya mohon kalau yang sebelum tiba di sini berpikir seperti itu, keluar dari sini, niat itu dibuang saja," ucap dia.

Presiden kelima ini juga menyampaikan sejumlah tahap yang harus dilalui calon kepala daerah. Tahap pertama yakni persiapan calon baik secara internal maupun eksternal. Adapun persiapan internal termasuk uji kelayakan dan kepatutan calon serta tes psikotes.

"Setelah dapat diputuskan melalui rekomendasi, maka mereka akan alami pelatihan yang kalau diikuti dengan baik akan sangat berguna di kemudian hari," ujar Megawati.

Sementara persiapan eksternal yang harus dilalui dalam menjaring calon kepala daerah berupa survei yang dilakukan secara umum maupun secara tertutup. "Hal hal seperti ini yang tentunya nanti sebagai senjata saudara-saudara mempersiapkan diri," ujar Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com