Bima Arya dan Bambang Harymurti Diperiksa Polisi Terkait "Payment Gateway"

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri memeriksa Wali Kota Bogor Bima Arya, Jumat (26/6/2015). Bima diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi dalam program payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM.

"Dia (bima) diperiksa sebagai saksi atas kasus Denny Indrayana," ujar Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Ahmad Wiyagus, lewat pesan singkat, Jumat siang.

Pemeriksaan terhadap Bima, lanjut Wiyagus, hanya dilaksanakan selama satu jam, yakni dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB.

Saat dikonfirmasi terpisah, Bima Arya membenarkan pemeriksaan itu. Penyidik mengajukan sekitar 18 pertanyaan kepada dirinya. Pertanyaan diajukan seputar program pembayaran pembuatan paspor via elektronik yang diinisiasi Wakil Menteri Hukum dan HAM saat itu, Denny Indrayana.

Bima menjelaskan, di dalam program Denny, dia bersama sejumlah tokoh diminta menjadi model video sosialisasi program tersebut. Bersama mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, ahli hukum Hikmahanto Juwana dan jurnalis senior Bambang Harymurti, Bima Arya memeragakan adegan pembuatan paspor melalui program tersebut.

"Saat itu saya bersedia, karena melihat program itu adalah terobosan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian," ujar Bima.

Bambang Harymurti juga diperiksa

Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso, di kompleks Mabes Polri, Jumat pagi menambahkan, Bambang Harymurti juga diperiksa sebagai saksi oleh penyidik, Rabu (24/6/2015) lalu. Selain turut menjadi model video serupa dengan Bima, Bambang juga pernah membuat pernyataan bahwa payment gateway adalah program yang baik.

"Kita mau gali, sejauh mana beliau mendapat informasi bahwa program itu baik dan benar. Kalau demikian, bisa jadi meringankan Pak Denny," ujar dia.

Penyidik Dirtipikor Bareskrim Polri mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam sistem payment gateway atau pembayaran pembuatan paspor secara elektronik. Penyidik telah menetapkan wakil Menkumham Denny Indrayana sebagai tersangka.

Denny diduga menunjuk langsung dua vendor yang mengoperasionalkan sistem payment gateway. Vendor itu pun membuka rekening untuk menampung uang pungutan pemohon paspor. Uang itu mengendap di rekening vendor selama beberapa hari kemudian baru ditransfer ke kas negara.

Belakangan, penyidik juga menemukan bukti bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengeluarkan rekomendasi bahwa sistem payment gateway itu memiliki risiko hukum. Namun, Denny ngotot terus menjalankannya.

Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Denny Indrayana pernah mengakui bahwa KPK memang memberikan catatan terkait sistem payment gateway. Ia mengatakan, ada rapat koordinasi dengan beberapa lembaga seperti KPK dan Ombudsman RI terkait sistem tersebut. (Baca: Ditanya soal Saran KPK terhadap Sistem "Payment Gateway", Ini Jawaban Denny Indrayana)

Berdasarkan pemeriksaan polisi atas sejumlah saksi, Denny diduga menunjuk langsung dua vendor yang mengoperasionalkan sistem elektronik tersebut. Meski begitu, kuasa hukum Denny Indrayana membantah dan menyebut Denny hanya sebagai pengarah. (Baca: Denny Indrayana Bantah Tunjuk Langsung Dua Vendor 'Payment Gateway')

Kuasa hukum Denny Indrayana, Heru Widodo juga mengatakan, ternyata dua vendor tersebut malah rugi. (Baca: Kuasa Hukum Denny Indrayana Sebut Dua Vendor "Payment Gateway" Merugi)