Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Presiden Pasti Tolak Program Pembangunan Daerah Pemilihan

Kompas.com - 26/06/2015, 03:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meyakini penolakan Presiden terhadap program pembangunan daerah pemilihan. Dengan demikian, diyakini program pembangunan dapil takkan dibahas, apalagi dianggarkan dalam RAPBN 2016.

"Dalam banyak kesempatan, Presiden menegaskan adanya pembagian kerja antara eksekutif dan legislatif. Saya jadi yakin Presiden Jokowi takkan menyetujui program pembangunan dapil," kata politisi senior PDI-P, Pramono Anung, Kamis (25/6), di Gedung DPR, Jakarta.

Pramono menegaskan, atas dasar itu, PDI-P takkan melobi Presiden lagi. "PDI-P sifatnya hanya akan bertemu untuk dengan resmi melaporkan penolakan kami," ujarnya.

Kata Pramono, kini anggota DPR pun telah memiliki hak budget untuk mengkritisi dan mengarahkan alokasi anggaran. Dengan demikian, hak tersebut yang harusnya dimaksimalkan penggunaannya.

Ahli infrastruktur dan transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan, program pembangunan dapil takkan menuntaskan persoalan infrastruktur. "Malah kasihan pejabat yang melakukan lelang, kena masalah," ujarnya.

Menurut Djoko, proyek yang paling banyak dikorupsi adakah proyek pembangunan jalan. "Sebenarnya belum ada data pasti soal itu. Namun, kita lihat saja berapa banyak kepala dinas pekerjaan umum yang masuk bui," katanya.

Berdasarkan peraturan DPR, program pembangunan dapil antara lain adalah penyediaan air bersih, pembangunan sanitasi, tempat ibadah, kantor desa, sarana olahraga, perbaikan jalan, rehabilitasi makam, tersiar, dan alat tangkap perikanan.

Ditambahkan Pramono, program pembangunan dapil hanya akan memperluas kesenjangan antara daerah Jawa dan luar Jawa. "Wakil rakyat itu lebih banyak ada di Jawa, jadi dana akan lebih banyak mengalir bagi Jawa. Padahal, kita mempersoalkan pemerataan selama ini," tuturnya.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan program pembangunan dapil. Terutama terkait ketidaksepahaman pendapat antara pemerintah dan DPR.

Saat ini, kata Ray, masyarakat sipil mendukung langkah pemerintah yang terkesan menolak program pembangunan dapil. "Kami akan menekan DPR, khususnya DPR KMP, untuk tidak main-main," ujarnya.

Namun, kata Ray, apabila pemerintah dan DPR tetap membahas program pembangunan dapil untuk kemudian dibahas dalam RAPBN 2016, masyarakat sipil akan mengajukan uji material terhadap Pasal 80 UU MD3. "Kami pasti akan gugat tinggal menunggu waktu yang tepat," katanya. (Haryo Damardono)

* Artikel ini sudah tayang di Kompas Digital edisi Kamis (25/6/2015) dengan judul "PDI-P: Presiden Pasti Tolak Program Pembangunan Daerah Pemilihan".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com