Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Cak Imin yang Dipanggil Jokowi ke Istana

Kompas.com - 25/06/2015, 20:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pihak Istana Kepresidenan membenarkan pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Kamis (25/6/2015) sore ini. Apa yang dibicarakan keduanya? (Baca: Cak Imin Temui Jokowi di Istana, Ada Apa?)

Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengatakan, Presiden memang ingin bertemu Muhaimin alias Cak Imin. Menurut Teten, tak ada pimpinan parpol atau tokoh lain yang dipanggil Presiden, selain Cak Imin.

"Bukan dipanggil, tetapi Presiden memang ingin bertemu dengan mereka, dan saya tidak ikut dalam pertemuan itu. Enggak ada yang lain, PKB saja," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Kamis.

Saat ditanya kemungkinan pertemuan tersebut membahas soal perombakan kabinet, Teten membantahnya.

"Enggak, belum ada pembicaraan soal reshuffle," kata dia.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengaku tak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan Cak Imin.

"Kulo mboten nderek, saestu nggih (Saya enggak ikut, bener deh)," ujarnya.

Pratikno juga tak mau berkomentar soal spekulasi pertemuan itu terkait reshuffle kabinet.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terlihat mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/6/2015) sore, untuk menemui Presiden Joko Widodo. Tidak diketahui pasti maksud, tujuan, serta hal yang akan dibicarakan pada pertemuan tersebut.
 
Berdasarkan catatan Kompas.com, Jokowi memang kerap berdiskusi dengan pimpinan partai politik yang masuk dalam koalisi pendukung pemerintah, sebelum memutuskan suatu hal penting. Hal itu di antaranya saat melakukan seleksi menteri dan memutuskan kasus Komjen Budi Gunawan. Akan tetapi, pertemuan itu biasanya dilakukan dengan lebih dari satu partai politik. Hal itu berbeda denga pemanggilan Cak Imin kali ini.

Belum diketahui apa yang dibicarakan keduanya. Terkait isu yang tengah berkembang saat ini, yaitu soal dana aspirasi, PKB merupakan salah satu partai koalisi yang setuju dengan penggelontoran dana tersebut. Sikap itu berbeda dengan sikap penolakan yang dilakuan partai pengusung pemerintah lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Pemerintah telah memutuskan untuk menolak usulan dana aspirasi dengan pertimbangan kondisi perekonomian yang tengah terpuruk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com