Pimpinan KPK dari Polri dan Kejaksaan Dikhawatirkan Hambat Pemberantasan Mafia Hukum

"Kalau mereka (anggota Polri dan Kejaksaan) masuk jadi pimpinan KPK, ada kecendrungan stagnan dalam konteks pemberantasan mafia hukum," ujar Oce kepada Kompas.com, Selasa (23/6/2015).

Menurut Oce, keberadaan anggota Polri dan Kejaksaan di level pimpinan KPK berpotensi mengurangi independensi KPK karena ada kekhawatiran akan mudah diintervensi, saat ada penanganan kasus yang melibatkan institusi asalnya. Secara historis, kata dia, pembentukan KPK karena Polri dan Kejaksaan belum efektif dalam memberantas korupsi. Aturan dan undang-undang juga tidak ada yang mengharuskan pimpinan KPK memiliki keterwakilan dari lembaga penegak hukum lainnya.

"Kita tahu beberapa kasus besar berhubungan dengan lembaga penegak hukum. Ada kecendrungan mereka mudah diintervensi," kata Oce.

Sebelumnya, sejumlah perwira polisi mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Mereka adalah Deputi Bidang Koordinasi dan Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Irjen Syahrul Mamma, Kepala Polda Papua Irjen Yotje Mende, pengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimti) Brigjen Pol Basaria Panjaitan, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Pol Samuel Budiono, dan Asisten Sarana dan Prasarana Kepala Polri Brigjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya.

Jaksa Agung HM Prasetyo juga telah memberikan rekomendasi lima jaksa untuk mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK. Mereka adalah Paulus Joko Subagyo, yang menjabat sebagai Sekeretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung;  Jasman Panjaitan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan merangkap Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan; Sri Harijati, Direktur Perdata di Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung; Suhardi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan Mohammad Rum, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.