Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan Ungkapkan Alasan 5 Pati Polri Direkomendasi Jadi Capim KPK

Kompas.com - 23/06/2015, 08:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan mengaku mengenal baik lima perwira tinggi Polri yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga dari lima perwira itu telah mendaftarkan diri ke Pansel Calon Pimpinan KPK.

"Kalau bilang enggak kenal, enggak mungkin. Justru karena kami kena baik, kami tahu mana yang baik, mana yang enggak," ujar Budi, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/6/2015) malam.

Kelima Pati Polri yang dimaksud adalah Deputi Bidang Koordinasi dan Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Irjen Syahrul Mamma; Kepala Polda Papua Irjen Yotje Mende; pengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimti) Brigjen Basaria Panjaitan; Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Samuel Budiono, dan Asisten Sarana dan Prasarana Kepala Polri Brigjen Tubagus Anis Angkawijaya.

Budi mengatakan, Polri memiliki penilaian tersendiri terhadap lima Pati Polri itu. Hal yang menjadi indikator adalah kematangan pangkat, kepantasan, kompetensi di bidang penegakan hukum dan kemampuan bersinergi dengan penegak hukum lain.

"Itu yang jadi penilaian kinerja kami. Kami sortir, kami nilai mana yang terbaik," ujar Budi.

Dari lima Pati tersebut, lanjut Budi, Pimpinan Polri baru mengeluarkan rekomendasi kepada tiga orang, yakni Syahrul, Yotje dan Basariah. Sementara dua lainnya masih dalam proses.

Budi menegaskan, surat rekomendasi bukan bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh yang bersangkutan. Rekomendasi hanya bersifat penilaian dari korps. Soal mendaftar atau tidak, ia menyerahkan kepada perwira yang bersangkutan.

Saat ditanya harapannya, Budi berharap ada perwira Polri yang terpilih sebagai Pimpinan KPK.

"Semua tergantung Pansel (panitia seleksi calon pimpinan KPK) kan. Mudah-mudahan saja ada yang mewakili Polri," ujar Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com