Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Persilakan Perwira Polri dan TNI Daftar Capim KPK Selama Memenuhi Syarat

Kompas.com - 17/06/2015, 17:09 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan perwira Polri dan TNI untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selama memenuhi syarat. Kalla menilai, langkah sejumlah perwira Polri dan TNI yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK merupakan suatu hal yang wajar.

"Ya sejak dulu kan begitu. KPK itu yang pertama kan polisi, kedua jaksa, ya kan person, tidak bisa dibilang dari mana asalnya. Selama dia mampu dan memenuhi syarat, ya silakan saja, bagus, kalau memenuhi syarat," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (18/6/2015).

Ia juga yakin proses seleksi capim KPK oleh Panitia Seleksi Capim KPK berjalan secara terbuka dan transparan. Hingga saat ini, sebanyak tiga orang dengan latar belakang perwira Polri siap mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK. Mereka adalah Irjen Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma, dan Irjen (Purn) Benny Mamoto.

Selain itu, lima orang yang berasal dari Kejaksaan Agung dikabarkan telah dipersiapkan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga telah merekomendasikan seorang purnawirawan jenderal TNI untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.

Koordinator Bidang Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengingatkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) untuk memastikan peserta seleksi mewakili individu, bukan mewakili suatu lembaga.

Menurut Emerson, seleksi calon pimpinan KPK di tengah konflik antara Polri dan KPK sebenarnya memberikan situasi yang tidak menguntungkan bagi KPK. Latar belakang calon pimpinan asal TNI atau Polri bisa saja memberi dampak positif atau justru sebaliknya bagi KPK ke depannya.

Emerson berpendapat bahwa saat Pansel KPK menanggung tugas berat memastikan peserta seleksi benar-benar memiliki visi dan misi yang sesuai dengan pemberantasan korupsi. Pansel KPK harus memastikan peserta seleksi dari TNI dan Polri tidak membawa kepentingan dan misi tertentu, misalnya untuk membatasi ruang gerak KPK dalam menyelidiki kasus korupsi di lembaga penegak hukum lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com