Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Reshuffle" Kabinet Jadi Momentum Perbaikan Kinerja dan Reformulasi Koalisi

Kompas.com - 16/06/2015, 19:14 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Poltracking Institute Hanta Yudha mengatakan, ada dua momentum yang dapat dijadikan Presiden Joko Widodo sebagai alasan perombakan kabinet. Dua momentum ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

"Pertama, ini merupakan momentum untuk memperbaiki kinerja pemerintahan," kata Hanta saat diskusi bertajuk 'Menanti Reshuffle' di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Menurut dia, berdasarkan survei Poltracking beberapa waktu lalu, ada penurunan kepuasan publik terhadap kinerja kabinet Jokowi-JK. Hasil survei bisa menjadi preferensi bagi Jokowi dalam mengambil keputusan terkait reshuffle.

"Kedua, reshuffle merupakan momentum bagi Jokowi untuk mereformulasi koalisi," ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui reshuffle, Jokowi bisa mendapatkan kekuatan baru baik itu dari parpol sesama Koalisi Indonesia Hebat, mau pun Koalisi Merah Putih. Reshuffle merupakan pintu bagi Jokowi untuk menggalang kekuatan yang lebih besar guna mengokohkan pemeritahan yang ada.

"Reshuffle merupakan peluang untuk membuat koalisi menjadi lebih besar, kekuatan lebih besar untuk mendapat dukungan politik lebih mayoritas," ujar Hanta.

Selain itu, ada empat preferensi yang dapat menjadi masukkan Jokowi dalam merombak kabinetnya. Selain hasil survei, tiga lainnya yakni faktor pendekatan teknokratis akademis, faktor politis, dan preferensi Jokowi sendiri.

Ia menjelaskan, sebagai Presiden, Jokowi tentu memiliki tim yang bertugas menilai kinerja kabinet dengan menggunakan pendekatan teknokratis akademis. Tim itu bertugas memberikan masukan subjektif mengenai capaian apa saja yang telah diraih setiap menteri. Sementara itu, Jokowi juga membutuhkan dukungan politis. Meski menganut sistem presidensial, dalam setiap kebijakan yang dibuat, Jokowi tetap perlu mengantongi dukungan parlemen.

"Terakhir, preferensi Jokowi sendiri. Jokowi memang mendapat masukan siapa saja menteri yang layak diganti, tapi kembali lagi itu merupakan hak prerogratifnya untuk mengganti atau tidak menteri yang diusulkan," kata Hanta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com