Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Di Sebagian Kalangan, Justru Faisal Basri Dianggap Neolib

Kompas.com - 16/06/2015, 17:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno mempertanyakan penilaian ekonom Faisal Basri yang menyebut pemerintahan Joko Widodo lebih menganut paham neoliberalisme dibanding ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hendrawan justru balik menyebut Faisal Basri-lah yang selama ini dikenal sebagai tokoh neolib.

"Ini menarik karena di sebagian kalangan yang menganut paham pro-nasionalisme ekonomi seperti Hendri Saparini, justru Pak Faisal Basri dianggap neolib," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (16/6/2015).

Hendrawan mengatakan, penilaian Faisal Basri terhadap Jokowi ini hanya didasari pada satu aspek saja, yakni kebijakan Jokowi melepaskan harga bahan bakar minyak kepada mekanisme pasar. Padahal, lanjut dia, banyak kebijakan Jokowi lain yang sangat pro terhadap nasionalisme ekonomi, seperti mengurangi kebijakan impor.

"Jangan dilihat dari satu sisi saja," ucap Hendrawan.

Namun, Hendrawan memandang penilaian Faisal Basri ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi Jokowi. Intinya, kata dia, negara harus selalu berada di atas mekanisme pasar.

"Negara tidak boleh tunduk pada mekanisme pasar yang destruktif karena pasar tidak punya belas kasihan," ucap anggota Komisi XI DPR ini.

Faisal sebelumnya menilai Jokowi menganut paham neoliberalisme yang lebih parah daripada SBY. Pasalnya, menurut dia, pada era pemerintahan Presiden Jokowi, harga BBM bersubsidi diserahkan pada mekanisme pasar yang berdampak gonjang-ganjing terhadap perekonomian dan komoditas lainnya. (Baca: Faisal Basri: Jokowi Lebih Neolib Dibanding SBY)

"Enggak salah Pak Jokowi disebut neolib, lebih neolib daripada SBY," ujar Faisal Basri di Habibie Center, Senin (15/6/2015).

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu tidak percaya dengan jargon yang dikumandangkan Kabinet Kerja mengenai Nawacita saat ini. Sebab, Faisal menilai pemerintah yang bertanggung jawab tidak akan melemparkan harga BBM mengikuti fluktuasi.

"Nawacita apa kalau gitu? Negara harus terus hadir," ungkap Faisal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com