Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/06/2015, 22:44 WIB
TANGERANG, KOMPAS.com- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan, pembentukan satuan tugas perlindungan anak khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak sampai ke tingkat RT dan RW masih tahap rencana.

"Kita masih rencanakan dan bahas megenai pembentukan Satgas (satuan tugas, red) perlindungan anak tersebut," kata Menteri Yohana usai acara Forum Kempemimpinan Perempuan USAID di Tangerang, Jumat (12/6/2015).

Sebagai langkah awal, pihaknya akan meminta kepada Pemda untuk menggerakkan kembali kegiatan sosial seperti siskamling. Harapannya, dengan adanya siskamling secara rutin maka akan memantau dan menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ia pun berharap kasus yang menimpa Angeline agar pelakunya dapat diberikan hukuman yang sesuai. Termasuk peran media dalam membantu mengungkap kasus seperti ini.

Sementara untuk program jangka panjang, kementerian akan bekerja sama dengan BPS dalam menghimpun data tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Kemudian, perguruan tinggi pun diminta ikut serta melalui program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa. Mahasiswa yang terjun ke lapangan juga dapat memantau setiap ada tindakan yang melanggar hukum terutama kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Jadi, mahasiswa juga melakukan pendampingan kepada keluarga untuk membantu dalam mengatasi masalah sosial agar kasus kekerasan dapat ditekan," ujarnya.

Menteri pun menargetkan pada tahun ini ada 50 daerah yang berkembang menjadi kabupaten/kota ramah anak.

Dijelaskannya, dari 569 kabupaten/kota di Indonesia, baru 236 yang telah melakukan upaya menuju kabupaten/kota ramah anak dan perempuan.

Adapun wilayah yang telah merintis untuk melaksanakan konsep ramah anak yakni berada di daerah barat sedangkan di timur masih minim. Sedangkan yang menjadi barometer dalam kabupaten/kota ramah anak yakni adanya RS layak anak dan sekolah ramah serta fasilitas publik. "Kita kerja sama dengan Kementerian sosial," kata Yohana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com