PNS Kementerian ESDM Mengaku Ada Uang Bulanan yang Dialirkan ke Daniel Sparringa

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eko Sudarmawan mengatakan, pada tahun 2012, ia diminta menyediakan uang untuk mantan Staf Khusus Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono, Daniel Sparringa, secara rutin setiap bulan.

Ia mengaku diperintahkan oleh Kepala Pemindahtanganan Penghapusan dan Pemanfaatan di Pusat Pengelolaan Milik Negara Kementerian ESDM Sri Utami untuk mengeluarkan uang tersebut.

"Iya (sediakan uang untuk Daniel) atas perintah Bu Sri. Saya kasih ke Bu Sri dan TU Sekjen," ujar Eko saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Eko mengatakan, ia hanya diminta mengeluarkan dana untuk Daniel dan diberikannya kepada Sri. Melalui Sri, uang tersebut kemudian diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, baik lembaga swadaya masyarakat maupun Daniel. Bahkan, Eko mengaku Sri pernah menegurnya karena terlambat menyiapkan dana.

"Pernah dikomplain karena belum ngasih uang ke Daniel Sparringa?" tanya hakim ketua Artha Theresia.

"Pernah, sambil keras," jawab Eko.

"Kenapa mesti ada dana yang rutin sampai ada SMS kalau terlambat dia marah?" tanya Artha lagi.

Eko mengaku tidak mengetahui mengapa Sri begitu mendesaknya menyediakan uang untuk Daniel. Eko hanya menerima perintah tersebut dan melaksanakannya.

"Tujuannya tidak tahu, tetapi pada praktiknya seperti ini, ada pengumpulan dana dan disalurkan untuk hal itu," kata Eko.

Dalam surat dakwaan, Daniel Sparringa disebut menerima uang sebesar Rp 185 juta dari Biro Hukum dan Humas Setjen Kementerian ESDM. Selain ke Daniel, uang tersebut juga diberikan ke Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melalui anak buah Waryono, Sri Utami, sebesar Rp 25 juta.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti HMI dan GP Ansor, juga disebut menerima aliran uang tersebut, masing-masing Rp 10 juta dan Rp 50 juta.

Dalam kesaksian sebelumnya, Sri Utami membenarkan bahwa ia ditunjuk oleh mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno untuk mengelola fee dari sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian ESDM. Dalam surat dakwaan, uang tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan fiktif yang diadakan Sekretariat Jenderal K-ESDM sejak tahun 2011 hingga 2013.

Sri mengatakan, uang tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Kementerian ESDM yang tidak ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sementara itu, mantan Kepala Biro Perencanaan Rida Mulyana pernah memberi kesaksian bahwa Waryono beberapa kali mengeluhkan ada sejumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk kepentingan pencitraan Jero Wacik yang saat itu menjabat sebagai Menteri ESDM. Padahal, menteri-menteri ESDM sebelumnya tidak pernah membuat anggaran khusus untuk kepentingan pencitraan.

Tanggapan Daniel Sparringa

Sebelumnya, Daniel mengatakan bahwa ia telah memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya kepada KPK mengenai apa yang diketahuinya terkait kasus korupsi di Kementerian ESDM.

"Saya telah berjanji kepada KPK untuk membantu proses hukum yang mereka tangani di Kementrian ESDM," ujar Daniel melalui pesan singkat, Kamis (7/5/2015) malam.

Bahkan, Daniel menyatakan kesiapannya untuk bersaksi di pengadilan. Ia mengatakan, kesiapan tersebut untuk memastikan bahwa ia memikul tugas dan kewenangan secara akuntabel.

"Tidak ada pula kepentingan pribadi yang tersangkut dalam perkara ini," kata Daniel. (Baca: Disebut Terima Uang dari Waryono Karno, Ini Tanggapan Daniel Sparringa)