Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buntut Kasus Angeline, Wakil Ketua DPR Ingin Ada Revisi UU Perlindungan Anak

Kompas.com - 11/06/2015, 14:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendorong revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Keinginan Fahri didasari kematian Angeline (8) yang menambah rentetan kasus panjang dari kekerasan terhadap anak, yang selama ini masih sering terjadi.

"Jadi saya kira perlu ada sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, dan negara harus meninjau lagi sistem perlindungan anak," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Menurut Fahri, dalam UU tersebut, pelaku kekerasan terhadap anak hanya dijerat hukuman 3-15 tahun penjara. Dia menilai, hukuman harus diperberat agar para pelaku kekerasan terhadap anak bisa mendapatkan efek jera.

Selain aturan mengenai hukuman kekerasan terhadap anak, lanjut Fahri, perlu diatur ulang juga aturan mengenai adopsi anak. Menurut Fahri, Angeline yang sebelumnya dilaporkan hilang dan ternyata ditemukan tewas di belakang halaman rumahnya ini, disebabkan karena sistem adopsi yang tidak baik. Sebab, adopsi tersebut hanya dilakukan dua belah pihak, antara orang tua kandung Angeline, Amidah dengan orang tua asuh yakni Margareta Megawe.

"Ini peristiwa Angeline hanya proses dua pihak, dan negara tidak hadir," katanya.

Anggota Komisi VIII Hidayat Nur Wahid sebelumnya mengatakan, komisinya sedang berupaya merevisi UU perlindungan anak. Salah satu substansi yang akan direvisi adalah memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

"Sudah ada pembicaraan UU perlindungan anak direvisi, terkait penghukuman penjahat. Upaya ini berjalan. Masalah akan diangkat di Komisi VIII," ucap Hidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com