Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Pemberdayaan Masyarakat untuk Kedaulatan Pangan Indonesia

Kompas.com - 11/06/2015, 09:49 WIB
advertorial

Penulis


Sebagai negara dengan tanah pertanian yang luas, Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya melimpah. Namun sayangnya, potensi sumber pangan itu belum diolah dan dikembangkan dengan maksimal.

Untuk beberapa bahan pangan seperti gandum, kedelai, buah, dan bahkan pakan ternak, Indonesia masih mengandalkan impor untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Jangan sampai potensi sumber daya besar yang dimiliki Indonesia menjadi tidak berdaya karena tidak dimanfaatkan dengan optimal," ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat ditemui di Islamic Centre Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada Rabu (10/6/2015).

Seperti yang terjadi di wilayah Gunungkidul Yogyakarta, bahan pangan singkong belum diolah secara maksimal. Selama ini petani setempat hanya mengolah singkong menjadi gaplek saja. Melihat kondisi di lapangan tersebut, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah D.I. Yogyakarta (MPM PWM DIY) mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam mencari solusi persoalan pangan yang kerap dialami Indonesia.

MPM PWM DIY bekerjasama dengan Pemda Gunungkidul, LPM Universitas Ahmad Dahlan dan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggelar seminar nasional bertema "Kedaulatan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa dari Yogya untuk Indonesia”.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang hadir sebagai keynote speech dalam acara seminar nasional ini mengungkapkan, "Jika ingin meningkatkan produksi pangan lokal, perlu juga dilakukan perluasan lahan pertanian. Serta didukung dengan sistem pengairan yang benar. Tak lupa juga pengadaan bibit unggul dan pupuk yang dapat meningkatkan produksi."

Untuk mencapai itu semua, memang membutuhkan waktu jangka panjang, tidak bisa jangka pendek. Jika semua hal tersebut sudah dilakukan, perlu juga dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan pangan alternatif selain beras.

Seperti misalnya dari bahan pangan singkong yang kemudian dikembangkan menjadi tepung singkong atau mocaf (modified cassava flour). Dengan tepung singkong ini, UMKM pengguna mocaf bisa mengurangi biaya produksi karena harganya yang lebih murah dari tepung terigu. Program pemberdayaan masyarakat ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi petani singkong di Gunungkidul dan UMKM sektor makanan olahan di Yogya.

Untuk semakin menggerakan semangat pemberdayaan masyarakat lokal, juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Bersama Kedaulatan Pangan dari Yogya untuk Indonesia oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Bupati Gunungkidul Hj. Bandingah S.Sos, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY dr H. Agus Taufiqurrahman, Sps, M.Kes, dan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Dr. H. Kasiyarno , M.Hum.

Semoga saja, momen ini bisa mewujudkan gerakan bersama membangun kedaulatan pangan dan kemandirian bangsa dari Yogya untuk tanah Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com