Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Yakin Proses Penjaringan Calon Kepala Daerah dari Golkar Terus Berjalan

Kompas.com - 09/06/2015, 18:10 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan ketua umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla meyakini proses penjaringan untuk calon kepala daerah dari Partai Golkar terus berlangsung dan dijalankan oleh kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono.

"Tim 10 (kelompok yang akan menjaring calon kepala daerah dari Golkar) mudah-mudahan segera (dapat terbentuk)," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/6/2015), seperti dikutip Antara.

Kalla memaparkan bahwa jumlah tim tersebut akan dipilih masing-masing dari kedua kubu. Ketika ditanya mengenai mekanismenya, JK enggan menguraikannya. (Baca: Datangi Ketua Umum Agung Laksono, Wasekjen DPP Golkar Usul Batalkan Islah)

"Nanti diatur, masak disampaikan kepada kau (wartawan) semua caranya," seloroh JK.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham mengatakan, tim penjaringan calon kandidat kepala daerah dari pihaknya yang dipimpin oleh MS Hidayat akan mengadakan pertemuan pada 12 Juni 2015.

"Tim baru akan bertemu tanggal 12 nanti untuk membicarakan langkah strategis dalam menjaring calon kandidat dan kemungkinan membahas pertemuan tim dari dua belah pihak juga," kata Idrus.

Calon kandidat yang akan diusung, lanjut Idrus, adalah hasil dari survei yang dilakukan oleh kader di daerah dan diusulkan kepada DPP untuk dilakukan uji lanjutan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono menetapkan tim penjaringan pilkada pada rapat pengurus harian pusat di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/6).

Tim Penjaringan Pilkada tersebut, terdiri atas Yorrys Raweyai, Ibnu Munzir, Lawrence Siburian, Gusti Iskandar, dan Lamhot Sinaga.

Pada rapat pengurus harian pusat DPP Partai Golkar tersebut, Agung Laksono juga menegaskan agar dalam proses penjaringan tidak boleh ada uang mahar yang dibebankan kepada bakal calon kepala daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com