Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salim Said: Demi Soliditas TNI, Panglima Harus dari Angkatan Udara

Kompas.com - 04/06/2015, 20:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik dan pertahanan Salim Said meminta Presiden Joko Widodo untuk tetap mempertahankan tradisi perputaran posisi untuk memilih Panglima TNI. Menurut dia, hal itu perlu dijaga untuk soliditas TNI. Jika merunut tradisi, maka posisi Panglima TNI saat ini seharusnya dipegang oleh pejabat di TNI Angkatan Udara setelah dipegang oleh Jenderal Moeldoko yang berasal dari Angkatan Darat.

"Saya berpikir panglima nantinya dari Angkatan Udara, kemarin Angkatan Darat sudah dua kali, Angkatan Laut sudah. Supaya semua kebagian dalam rangka menjaga keutuhan tentara kita," ujar Salim seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (4/6/2015).

Terkait dengan program prioritas Jokowi yang lebih banyak di sektor maritim, Salim menilai hal itu tak perlu dipersoalkan lantaran pergantian posisi Panglima TNI biasa cepat sehingga Angkatan Laut pun akan mendapat giliran sebelum pemerintahan berakhir.

"Ini kan panglima biasanya tidak lima tahun, biasanya yang sudah dekat pensiun dua tahun," ungkap Salim. (Baca: Panglima TNI Pengganti Jenderal Moeldoko Belum Tentu dari Angkatan Udara)

Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebentar lagi akan memasuki masa pensiun pada 8 Juli mendatang. Dia sudah menduduki posisi panglima sejak 30 Agustus 2013 setelah diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Hanya KSAL yang Dilantik Hari Ini oleh Presiden)

Sebelumnya, Moeldoko adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Selama pemerintahan masa reformasi, pengisian posisi Panglima TNI selalu bergilir. Misalnya pada 1999-2002, Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut, yaitu Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto. Pada 2002-2006, Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Endriartono Sutarto dari TNI Angkatan Darat. Pada 2006-2007, Panglima TNI giliran dari Angkatan Udara, yakni Marsekal Djoko Suyanto. (Baca: Setelah Tertunda, Agus Senang Akhirnya Presiden Melantiknya sebagai KSAU)

Periode berikutnya pada 2007-2010, Panglima TNI dijabat jenderal Angkatan Darat, yaitu Jenderal Djoko Santoso. Selanjutnya pada 2010-2013, Panglima TNI dijabat kembali oleh Angkatan Laut, yaitu Laksamana Agus Suhartono, kemudian dilanjutkan Moeldoko pada 2013 hingga saat ini. (Baca: Politisi PDI-P: Supaya Adil, Panglima TNI Sebaiknya dari Angkatan Udara)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat, Didominasi Gen Z

Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat, Didominasi Gen Z

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com